Rencana Pemulangan WNI Eks Isis Ganggu Iklim Usaha dan Investasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menyikapi dan memutuskan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

Sebab, bagi pelaku usaha, mendengar ISIS identik dengan bom dan kekerasan. Di satu sisi, dunia usaha dan investor butuh jaminan kenyamanan dan keamanan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa di tengah ketidak pastian perekonomian global saat ini serta merebaknya virus Corona yang mengakibatkan perekonomian Tiongkok semakin terpuruk, maka akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk menarik investor masuk ke Indonesia adalah dengan memberikan kemudahan melalui regulasi dan insentif. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan.

“Akan sia-sia semua program Omnibus law cipta lapangan kerja jika wacana pemulangan eks ISIS ini terus bergulir,"  jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Pemerintah Indonesia harus belajar dari trauma masa lalu ketika terjadi ledakan bom di tanah air. Semuanya sangat memukul aktivitas bisnis dan perekonomian. Untuk itu pemerintah harus mampu menjaga psikologi pasar dan pelaku usaha termasuk investor jika ingin memulangkan eks ISIS ke tanah air.

Ketegasan pemerintah diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor, jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan maka resiko yang harus kita tanggung sangatlah besar. Pelaku usaha akan mengalami ketakutan dan trauma sekaligus investor akan ragu masuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

“Harapan kami dari pelaku usaha agar pemerintah jangan berlama lama mengambil kebijakan yang pasti, sehingga isu ini jangan dibiarkan terus bergulir apalagi pro kontra yang mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan investor untuk masuk semakin tinggi,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj tidak menampik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa 187 WNI diduga terlibat jaringan teroris internasional ISIS. Dia mengatakan, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang tergabung ISIS.

"Iya, kalau saya katakan 1.000 lebih yang bergabung ISIS saya tahu," kata Said Aqil di Gedung PGI, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2019).

Dia pun mempersilakan pemerintah untuk mengurus hal tersebut. Tetapi dia menilai seharusnya para WNI yang terkontaminasi jaringan teroris seperti ISIS harus disaring kembali.

"Menurut saya, lihat dulu, mereka sudah betul-betul menyesali, betul-betul kalau kembali pulang berjiwa nasionalis, silakan. Mereka kan meninggalkan Indonesia dalam rangka membangun khilafah di sana," kata Said.

Pemerintah, lanjut dia, harus terus tegas terkait program deradikalisasi. Jangan sampai para WNI terkontaminasi kembali.

"Harus betul-betul serius menanganinya. Jangan cuma abal-abal. Nanti kecolongan. Alasan kecolongan, minta maaf," kata Said.