Kadin Ingin Tambahan Stimulus, Menko Airlangga Sebut Perlu Proses Panjang

Pemerintah menyelesaikan persoalan tidak dengan terburu-buru tetapi dengan mekanisme yang ada.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Apr 2020, 21:45 WIB
Diterbitkan 11 Apr 2020, 21:45 WIB
Airlangga dan Bahlil Bahas Optimisme Pembangunan dan Peluang Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan dalam seminar nasional di Auditorium Adhiyana, Jakarta, Senin (3/2/2020). Seminar membahas peluang investasi di Tanah Air, termasuk dampak kasus virus corona bagi perekonomian Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak bisa tergesa-gesa menggelontorkan dana untuk penanganan wabah virus Corona. Sebab ada banyak mekanisme yang perlu ditempuh sebelum akhirnya mencairkan dana sebanyak Rp 405 triliun yang bakal digunakan dalam penanganan dampak pandemi Corona Covid-19.

"Pemerintah menyelesaikan persoalan tidak dengan terburu-buru tetapi dengan mekanisme yang ada," kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (11/4/2020).

Hal ini diungkapkan Airlangga lantaran adanya usulan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani. Dia yang mengusulkan pemerintah memberikan stimulus dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini senilai Rp 1.600 triliun.

Sebab, jumlah stimulus yang akan diberikan pemerintah saat ini belum cukup untuk membantu masyarakat. Terlebih saat ini ada sekitar 93 juta orang tergolong masyarakat miskin dan rentan miskin. Belum lagi jumlah pekerja di sektor informal yang mendominasi.

Namun menurut Airlangga, untuk mencairkan dana Rp 405 triliun saat ini masih butuh persetujuan dari anggota dewan di DPR. Pembahasannya pun lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan dampak wabah Covid-19.

Belum lagi perlu dikaitkan dengan perubahan APBN-P tahun 2020. Dengan demikian ini menggunakan waktu. "Tapi jumlahnya tentu butuhnya berapa kita lakukan asesmen" kata Airlangga.

Dari usulan stimulus Rp 450 triliun tersebut sudah membuat defisit anggaran hingga 5,7 persen. Jika jumlah stimulus ditambah, akan memperlebar persentase defisit anggaran.

Namun, dalam Perppu tersebut telah ditetapkan pada 3 tahun pertama pandemi defisit anggaran dibuka bebas. Hanya, pada tahun keempat dan kelima defisit anggaran harus kembali di angka 3 persen.

"Jadi tentu kebutuhannya sesuai dengan yang diminta situasi," kata Airlangga mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Pemerintah Diminta Tambah Stimulus Tangani Virus Corona

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu membahas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan agar pemerintah menambah jumlah stimulus yang sebesar Rp 405 triliun untuk menangani dampak virus corona (Covid-19) terhadap sektor perekonomian.

Stimulus tambahan itu disebutnya dapat dialokasikan sebagai relaksasi terhadap perbankan agar bisa memberikan keringanan pada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Rp 405 triliun itu kurang. Makanya Kadin usul lagi lebih gede. Malaysia aja sampai lebih dari Rp 800 triliun," ujar Aviliani saat sesi siaran di akun Instagram @indef_official, seperti dikutip Minggu (11/4/2020).

Menurut dia, jumlah tersebut tak banyak memberi bantuan terhadap pengusaha kecil yang kegiatan usahanya mati selama masa pandemi virus corona ini.

Aviliani mengutarakan, banyak pengusaha kecil yang menyatakan hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan, sehingga mulai ada debitur yang mengajukan restrukturisasi kepada perbankan lantaran pendapatannya bermasalah.

Dia lalu berkaca pada pengalaman-pengalaman terdahulu, dimana para pengusaha kecil banyak yang gulung tikar pasca terjadinya krisis ekonomi akibat tak mendapat cukup suntikan modal.

"Dulu-dulu problemnya ketika sudah enggak masa krisis enggak ada bank yang bisa pinjemin lagi, perusahaan banyak yang tutup karena enggak dapat modal kerja baru," ucap dia.

"Saya takut, ketika sudah selesai masa pandemi virus corona nantinya mereka mati karena enggak ada modal kerja. Bank juga yang repot," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya