Dari Rp 3,5 Juta, Peserta Kartu Prakerja Baru Bisa Cairkan Rp 1 Juta untuk Pelatihan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menegaskan bahwa nilai manfaat program Kartu Prakerja sebesar Rp 3,55 juta yang ditransfer ke rekening virtual account peserta tidak bisa dipakai sekaligus. Para peserta baru bisa memanfaatkan program pelatihan saja sebesar Rp 1 juta.

"Jumlahnya seperti disampaikan Pak Menko (Airlangga Hartarto) Rp 3,55 juta ditransfer penuh ke virtual acccount, tapi di-dashboard yang bisa digunakan Rp 1 juta terlebih dahulu untuk belanja pelatihan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Seperti diketahui, sebanyak 168.111 orang berhasil lolos seleksi penerima program Kartu Prakerja gelombang I. Saat ini pemerintah akan menyelesaikan proses transfer ke rekening virtual account para peserta.

Denni mengatakan, untuk sisanya sebesar Rp 2,55 juta baru bisa dipergunakan di rekening peserta jika pelatihan diambil dan sudah dituntaskan. Sebab bagaimanapun program Kartu Prakerja berusaha meningkatkan daya saing dan kompetensi kerja bagi para peserta.

"Untuk itu kenapa insentif pasca pelatihan peserta tuntaskan dan diberi ulasan dan rating, ini bagian tanggungjawab bersama dan kontribusi peserta latihan dan bersama, ingin memastikan penggunaan atau perusahaan penyedia pelatihan yang dianggap baik oleh publik," terang dia.

Kemudian setelah penuntasan pertama, para peserta Kartu Prakerja baru bisa beli pelatihan kedua, ketiga, dam keempat. Namun, tidak ada insnetif pasca pelatihannya.

"Ini cara kami navigasi konteks masa dimana sedang mengalmai pandemi kemudian di satu sisi tetap deliver program Kartu Prakerja di sisi lain bisa bantu ringankan beban hidup masyarakat terdampak covid," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kordinator Nasional Tim Akar Rumput M Ridha Saleh mengusulkan dana pelatihan online di program Kartu Prakerja dialihkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) untuk menstimulus dan memitigasi program Bantuan Pangan Rakyat (BPR), terlebih untuk menjaga daya tahan produksi bagi petani, nelayan serta buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Itulah yang sangat penting bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam masa-masa krisis saat ini," ujarnya melalui, Rabu (22/4/2020).

Ridha menyatakan, dampak Covid 19 akan mengancam masyarakat rentan miskin jatuh miskin dimana jumlahnya mencapai 40% dari jumlah penduduk. Itu artinya jumlah penduduk miskin Indonesia akan berada di atas 2 digit.

"Inilah tantangan yang harus diantisipasi dengan program yang cepat dan tepat sasaran tersebut," ujarnya.

Pihaknya menyesalkan program prakerja online yang  akan digunakan untuk pelatihan secara online dan akan dikerjakan oleh beberapa perusahaan start up.

"Bagi kami ini sungguh keterlaluan dan tidak etis karena di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat masih ada saja pihak yang ingin "merusak" niat baik Presiden dengan mengambil kesempatan untuk meraup kentungan," pungkasnya.