Transjakarta Harus Tingkatkan Kualitas Layanan Saat New Normal

Liputan6.com, Jakarta - Kualitas layanan Transjakarta sebagai transportasi publik harus mendapat perhatian serius agar tidak menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di masa penerapan tatanan normal baru (new normal). Untuk itu perlu sinergi kuat antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD dan BUMD Transjakarta.

"Sebelum new normal saja tata kelola perusahaan daerah (BUMD) Transjakarta sangat kuat disorot publik, salah satunya karena kualitas pelayanan. Apalagi nanti setelah dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang apa-apa harus disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujar Pengamat Kebijakan Publik Hartati Sitorus di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Peningkatan kualitas layanan Transjakarta, menurutnya, dapat dilakukan dengan menambah belanja subsidi transportasi atau public service obligation (PSO). Bila itu tidak dilakukan, mustahil kualitas layanan akan meningkat meski Transjakarta kini memiliki armada baru.

"Harus dipahami bahwa pelayanan transportasi publik tidak bisa maksimal jika berlandaskan niat baik semata tanpa ada subsidi, seperti umumnya di kota-kota beradab. Harus disadari bahwa PSO itu adalah anggaran habis yang tidak akan memberi keuntungan materi bagi Transjakarta.

"Kami prediksi, jika bertahan pada kualitas yang sama seperti sebelum pandemi, Transjakarta akan kelimpungan. Suntikan dana PSO dari Pemda menjadi faktor dominan suksesnya pelayanan Transjakarta," sambung perempuan alumni Universitas Sumatera Utara itu.

Hartati khawatir bila kualitas layanan tidak ditingkatkan, Transjakarta akan menjadi episentrum gelombang kedua penularan Covid-19. Ini karena moda transportasi massal tersebut andalan warga di Ibukota sehingga pergerakan orang di dalamnya begitu tinggi.

"Jutaan manusia harus dilayani dengan baik di masa pandemi ini, agar tidak terjadi penuralan antar-penumpang yang dapat berpotensi terjadinya gelombang kedua penyebaran Covid-19 seperti di negara lain," urainya.

Hartati berharap pemerintah daerah, anggota DPRD maupun BUMD pengelola Transjakarta tidak saling lempar bola menghadapi situasi ini. Dia justru menyarankan untuk ketiga pihak tersebut saling bersinergi.

"DPRD jangan berharap berlebihan pada Direksi BUMD Transjakarta bila mereka tidak mendorong Gubernur untuk mengalokasikan secara maksimal anggaran PSO untuk melayani transportasi penduduk di Ibukota," pungkasnya.