Dukung Usaha Kecil Naik Kelas, Menteri Teten Sebut Perlu Alternatif Pembiayaan UMKM

Pemerintah tengah mencari alternatif pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil, yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi.

oleh Gilar Ramdhani pada 13 Jun 2020, 12:07 WIB
Diperbarui 13 Jun 2020, 12:07 WIB
Dukung Usaha Kecil Naik Kelas, Menteri Teten Sebut Perlu Alternatif Pembiayaan UMKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, cukup banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah. Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 trilun dengan bunga 6% dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Namun sampai saat ini KUR belum terserap hingga sebesar Rp129 triliun. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat BLU pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebesar Rp30 triliun.

“Problemnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana," ungkap Teten, dalam diskusi daring yang membahas akselerasi transformasi digital menghadapi The New Normal di Jakarta, Jumat (12/6).

“Sebelum Covid-19, Rapat Kabinet pernah membahas alternatif pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil, yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi," jelas Teten. 

Teten mengakui, banyak perusahaan Fintech yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan Fintech.

“Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (Fintech), tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM Naik Kelas," ujar Teten.

Menurut Teten, krisis ekonomi akibat Covid-19 ini berbeda dengan krisis di medio 1998, di mana saat ini justru UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. 

Hanya saja, lanjut MenKop UKM, ketika sisi permintaan terpukul, lalu pembiayaan digelontorkan dan relaksasi pembiayaan dilakukan untuk meringankan cash flow UMKM, tapi masalah demand-nya tidak diciptakan, maka akan berpotensi menjadi kredit macet. Oleh karena itu, Teten menganggap langkah untuk menciptakan demand adalah sesuatu yang penting. 

 

Pintu Baru UMKM Akses Modal

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur menyatakan, masih banyak UMKM yang belum mampu mengakses dana perbankan dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan, terutama terkait agunan. 

"Dengan adanya perusahaan Fintech, seharusnya risk profile di perbankan akan terpotong. Di marketplace, kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang sudah dihasilkan", kata Bobby.

Jadi, bagi Bobby, dengan adanya analisa digital di marketplace, Fintech merupakan pintu baru bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan.

"Bahkan, saya mengusulkan, dengan masih sulitnya UMKM mengakses KUR, bank pelaksana KUR bisa bekerja sama dengan perusahaan Fintech," jelas Bobby.

Dalam kesempatan yang sama, COO KoinWorks Bernard Arifin menyatakan siap bekerjasama atau menjadi jalur untuk menyalurkan KUR.

"Selama ini juga kita sudah biasa dan sering membiayai UMKM," pungkas Bernard.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya