BUMN Tak Lagi Terima Suntikan APBN di 2023

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN, Erick Tohir mengungkapkan bahwa pada 2013 nanti, BUMN tidak akan lagi menerima anggaran APBN. Erick mengaku keputusan ini didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Presiden dan Menkeu mendukung, 2 tahun ke depan BUMN sudah tidak terima APBN, tetapi kita itu hidupnya dari 1 persen dari deviden," kata Erick dalam dalam Ngobrol Seru - New Normal or The Great Reset: Life After Pandemic COVID-19⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ IDN Times, Sabtu (13/6/2020).

Selain itu, Erick menilai bahwa Kementerian BUMN dan korporasi yang bernaung di bawahnya memiliki visi yang sama, sehingga seharusnya dapat bekerjasama dan menjaga agar nilai tambah yang akan dikembalikan ke negara semakin besar.

Untuk itu, Erick menginginkan agar perusahaan BUMN kembali pada core business-nya masing-masing dan menjadi expert. Erick juga akan memastikan bahwa BUMN dapat profesional dan transparan dengan meniadakan konsep project base.

"Saya juga mau memastikan BUMN ini profesional dan transparan, tidak ada lagi konsep project base, yang kita mau justru darimana kita proses bisnis," kata dia.

"(Artinya), kita melihat secara menyeluruh, perlu nggak barang (pengadaan/proyek) ini," sambung Erick.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selanjutnya, Erick ingin agar BUMN dapat memberi ruang kepada pengusaha daerah untuk dapat berkembang melalui penyusutan beberapa BUMN agar lebih efisien.

"Kalau memang seperti klaster (yang diciutkan menjadi 12 klaster), kita ingin juga menciutkan (BUMN), dan ini terbukti dari hasil saya bersama McKinsey 68 persen bisa dikonsolidasikan. Ini juga bagus untuk pengusaha daerah, pengusaha kecil menengah, lahan bisnisnya tidak diambil semua oleh BUMN," beber Erick.

Hal ini, kata Erick, sebagai upaya menjaga sustainability dari perekonomian nasional dimana BUMN andil sepertiganya.

"Yang terakhir, apapun perubahan ini harus didasari oleh kultur," pungkas dia.