Ramalan BPS Soal Dampak Pemangkasan APBN Rp 256,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia A. Widyasanti, merespons terkait penghematan besar-besaran anggaran belanja pemerintah tahun ini. BPS belum dapat memberikan analisis mendalam mengenai hal tersebut tetapi diperkirakan dampaknya akan terasa di kuartal I 2025.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp 256,1 triliun pada 2025. Dengan perintah ini kementerian dan lembaga melakukan pemangkasan anggaran belanja.

Amalia menyatakan bahwa data terkait penghematan ini baru dapat diperoleh lebih jelas pada rilis triwulan berikutnya. Untuk saat ini, BPS fokus pada pencatatan perkembangan ekonomi untuk triwulan IV 2024, yang mencakup data dari bulan Oktober hingga Desember 2024.

Oleh karena itu, hasil lebih lanjut mengenai dampak penghematan tersebut terhadap ekonomi secara keseluruhan akan diumumkan pada laporan mendatang.

"Nanti kita lihat saja pada rilis triwulan berikutnya, karena kami tentunya pada rilis hari ini kami mencatat perkembangan ekonomi untuk triwulan IV- 2024 yang merekam pencatatan dari bulan Oktober, November dan Desember," kata Amalia dalam konferensi pers, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Adapun BPS mencatat, pada triwulan IV-2024 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 5,02%. Dari angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup solid meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

"Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB pada triwulan IV-2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan Rp 3.296,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 bila dibandingkan dengan triwulan IV-2023 secara yoy tumbuh sebesar 5,02%," ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 juga tercatat positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Q-to-Q), yakni tumbuh sebesar 0,53%.

Secara kumulatif, perekonomian Indonesia pada 2024 tercatat tumbuh 5,03%. Angka tersebut mencerminkan kinerja yang stabil sepanjang tahun.

Dilihat dari sisi pengeluaran, seluruh komponen ekonomi Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan IV-2024. Konsumsi rumah tangga, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, tumbuh sebesar 4,98 persen dan mencatatkan kontribusi sebesar 53,71 persen terhadap PDB.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,71 persen dan tumbuh sebesar 4,98 persen," ujarnya.

Sementara, dilihat dari sisi sumber pertumbuhan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar, mencapai 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024.

Selain itu, sektor perdagangan (0,67 persen), konstruksi (0,58 persen), dan informasi dan komunikasi (0,49 persen) juga berperan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp 256,1 triliun pada tahun 2025. Intruksi tersebut diterbitkan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Kemudian untuk mengakomodasi arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.