Dirut Pertamina Harus Putar Otak agar Tak PHK Karyawan di Masa Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Pandemi Corona memberikan dampak negatif terhadap semua sektor industri, tak terkecuali kepada PT Pertamina (Persero). Perusahaan milik negara ini pun menjalankan banyak strategi agar tidak mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan lain.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina terbantu dengan adanya pencairan piutang atau kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 40 triliun untuk tahun anggaran 2017 hingga 2018.

"Kemarin pemerintah ada membayar kompensasi itu, sebenarnya 2017. Banyak yang salah menafsirkan bahwa itu adalah PMN, suntikan modal, bukan. Itu memang kompensasi 2017 dan 2018 itu menambah cashflow kita," ujarnya di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Dia mengakui, pandemi Virus Corona memang membuat kinerja Pertamina menurun drastis. Sampai akhir tahun penurunan pendapatan dan penjualan bahkan diprediksi bisa hingga 26 persen.

"Masalah pendapatan dan penjualan memang terjadi penurunan kita sudah prediksi sampai akhir tahun akan terjadi secara volume penurunan minimal itu 26 persen. Bagi Pertamina bukan hanya volume saja tetapi juga sisi harga minyak kita juga kena," papar Nicke.

Nicke menambahkan, meski dalam kondisi sulit perusahaan tetap menjalankan sejumlah program yang sudah ditetapkan pemerintah. Salah satunya menyalurkan gas industri USD 6 per mmbtu.

"Pertamina coba atur semua sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada masayarakat dan dunia industri karena holding migas ini bukan hanya BBM dan gas. Dan kemarin kita masih memberikan harga yang baik ke industri USD 6. Sehingga industri hilir bisa menggeliat, menciptakan lapangan kerja dan pajak meningkat," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, pandemi Covid 19 berdampak pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan, namun PT Pertamina (Persero) akan terus melanjutkan pembangunan kilang karena proyek tersebut sangat strategis untuk masa depan pemenuhan energi nasional.

Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia, Ignatius Tallulembang menjelaskan bahwa membangun kilang merupakan keharusan dan keniscayaan bagi suatu negara. Secara global, hampir semua negara dengan dengan populasi yang besar mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik secara mandiri dalam rangka menjamin ketersediaan energi atau security of supply.

“Langkah tersebut tidak bisa ditawar. Bahkan pada negara yang tidak menghasilkan crude sekalipun mereka juga tetap memprioritaskan membangun kilang. Sehingga di negara maju, umumnya mereka untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri menggunakan produksi dalam kilang sendiri dan telah zero import,” ujarnya.

Ignatius Tallulembang menambahkan, Singapura dengan penduduk sebanyak lima juta orang, memiliki kapasitas produksi kilang mencapai 1,5 juta barel per hari, lebih besar dari kapasitas produksi kilang Indonesia saat ini yakni sekitar satu juta barel per hari. Hal ini dapat dipahami, karena keberadaan kilang memiliki profitabiltas yang tinggi.

“Kami juga telah melakukan kajian dan evaluasi. Hasilnya, membangun kilang akan memberikan nilai tambah atau profitabilitas baik bagi perusahaan maupun negara,” imbuhnya.

Mengenai arti strategis upgrading kilang eksisting atau Refinery Development Master Plan (RDMP), dan pembangunan kilang baru atau dan Grass Root Refinery (GRR) Pertamina, Ignatius memaparkan, proyek yang digagas sejak sekitar tahun 2014 dilatarbelakangi sejumlah persoalan energi yang dihadapi Indonesia.

Untuk memenuhi optimum capacity kilang, crude yang diperlukan tidak cukup dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Sebagian besar crude impor merupakan sour crude dengan kandungan sulfur yang tinggi. Sementara kilang Pertamina dirancang untuk mengolah sweet crude, yaitu crude yang memiliki kandungan sulfur lebih rendah.

"Karenanya, kilang kita perlu penyesuaian agar lebih mudah dan efisien dalam mengolah crude dalam maupun luar negeri," tegas Ignatius.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut juga berhubungan dengan kondisi kilang Indonesia yang sebagian besar sudah tua dengan teknologi lama dan kompleksitas lebih rendah sehingga perlu segera dilakukan modifikasi untuk meningkatkan daya saingnya.

Tantangan lainnya, menyangkut supply and demand. Saat ini Pertamina memiliki lima kilang yakni Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju dan satu kilang kecil di Sorong, dengan total produksi BBM sekitar 680 ribu barel per hari. Sementara konsumsi BBM nasional sejak tahun 2017 telah mencapai 1,4 juta barel per hari.

“Artinya ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih tinggi. Meski sejak kuartal pertama tahun 2019 Pertamina sudah berhasil untuk tidak mengimpor Solar dan Avtur, namun impor utk produk lain masih diperlukan," jelasnya.

Dan yang terakhir, perlunya segera Indonesia memaksimalkan jumlah produksi BBM dengan spesifikasi lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan.

“Kita harus genjot produksi BBM dengan standar yang lebih tinggi yakni Euro 4 dan 5, pararel dengan upaya Pertamina untuk terus mendorong masyarakat menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan seperti Pertamax dan Pertamax Turbo," katanya.

Dengan keempat alasan strategis tersebut, pengembangan dan pembangunan kilang Indonesia menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia.