Sri Mulyani Angkat Bicara soal Belanja Alutsista Menhan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani turut bicara soal belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dengan anggaran yang besar, belanja alutsista dinilai wajar karena merupakan bagian memperkuat pertahanan Indonesia. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp 131,2 triliun.

"Bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting," ujar Sri Mulyani dalam video rekaman live Instagram yang diunggah di akunnya @smindrawati, ditulis Senin (20/7/2020).

Tidak cuma anggaran belanja pertahanan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga belanja infrastruktur juga krusial dan penting. Hanya saja, penggunaannya harus hati-hati dan tepat sasaran agar tidak bocor dan dikorupsi.

"Jadi segala sesuatu belanja itu banyak yang harus diperhatikan dan tentu kita harus menjaga agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat kualitas," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran belanja yang sangat besar ini bersumber dari penerimaan pajak yang dibayarkan pengusaha, korporasi, ASN, swasta hingga cukai dan hibah.

Jika di kemudian hari penerimaan tersebut lebih sedikit dari anggaran belanja yang ditetapkan, maka opsi yang dilakukan ialah berutang.

"Tapi utangnya untuk apa dulu? Kalau untuk membuat infrastruktur menjadi baik, supaya anak-anak kita bisa sekolah dan menjadi generasi yang produktif, ya, tidak ada masalah," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal ini demi menggerakan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup di Istana Negara Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Menurut dia, Kementerian Pertahanan bisa membeli produk alutsista di perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, atau PT PAL.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi dalam keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020).

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu gowth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.

Jokowi menyebut anggaran Kementerian Pertahanan yakni, Rp 117 triliun. Anggaran tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan kementerian lainnya.

Dia mengingatkan jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," ucap Jokowi. 

Sebelumnya, dalam siaran pers Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS, disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri AS menyetujui rencana penjualan delapan pesawat tiltrotor MV-22 Osprey Block C kepada Indonesia.

Disebutkan pula bahwa DSCA telah mengirim notifikasi akan kemungkinan penjualan Osprey tersebut ke Kongres AS pada hari yang sama. Menurut AS, pemerintah Indonesia telah mengajukan pembelian delapan pesawat MV-22.

Osprey Block C kepada pemerintah AS, beberapa waktu lalu. Nilai total pembelian ini mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,9 triliun.