Telan Biaya Rp 90 M, Intip Kecanggihan Alat Pengolah Sampah Milik Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru saja meresmikan Refuse Derived Fuel (RDF) atau instalasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar di Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan alat canggih tersebut menelan dana sebesar Rp90 miliar yang dikerjakansamakan dengan berbagai pihak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pembangunan RDF tersebut merupakan salah satu inovasi baru dalam pengelolaan sampah. Sebab selama ini sampah menjadi masalah besar bagi semua pihak.

"Seperti yang kita ketahui pengelolahan sampah samapai saat ini menjadi PR kita bersama. Banyak daerah yang menggunakan metode penimbunan padahal dengan metode tersebut lahan dibutuhkan sangat luas. Proses pngolahan sangat lamban dan pencemaran air dan menghasilkan gas metana yang membahayakan," ujarnya, Selasa (21/7).

Taj Yasin mengatakan, dengan menggunakan sistem RDF ini, selain membutuhkan lahan yang sedikit dan fleksibel proses pengelolaannya juga cepat serta tidak menghasilkan limbah cair. Fasilitas RDF ini nanti diperkirakan mampu memproses sampah banyak 120 ton per hari.

"Outputnya dari sistem pengelolaan sampah RDF ini adalah 30 sampai 40 ton yang mampu bahan pengganti batu bara. Sitem RDF ini juga mampu menurunkan emisi sebanyak 19.000 ton CO2 dan juga menurunkan gas metana," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia mengakui biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan alat canggih tersebut tidak sedikit. Namun hasil yang diperoleh nantinya akan sebanding jika fasilitas tersebut berhasil diimpelemtasikan serta hasil pengelolaannya diterima oleh industri semen.

"Memang biaya yang dibutuhkan membangun pengelolaan sampah RDF ini besar. Hal ini tapi sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Perusahaan swasta turut ambil bagian dengan menggunakan briket dari RDF ini. Potensinya besar karena banyak industri dan PLTU di Jawa Tengah yang masih pakai batu bara," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri peresmian Refuse Derived Fuel (RDF) atau instalasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Danis Hidayat mengatakan, pembangunan RDF tersebut menelan dana sebesar Rp90 miliar. Pembangunan tehnologi pengolahan sampah tersebut melibatkan berbagai pihak.

"Kabupaten Cilacap menjadi percontohan pembangunan instalasi RDF dengan total investasi dengan nilai Rp90 miliar yang melibatkan berbagai pihak," ujar Danis melalui tayangan youtube Kemenkomarvest, Jakarta, Selasa (21/7).

Beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut antara lain pemerintah Denmark melalui Danish International Development Agency (Danida) memberikan peralatan yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap melalui KLHK.

"Kemudian, atas koordinasi Kementerian PUPR memfasilitasi pengerjaan sipilnya dengan membangun kontruksi bangunan. Lalu Pemprov Jawa Tengah memberikan sarana penunjang serta subsidi biaya operasional dan kabupaten Cilacap menyediakan kendaraan pengangkut sampah," paparnya.

Sementara itu sebagai offtaker atau pengumpul sampah nantinya pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PT Solusi Bangun Indonesia.

"Jadi operasional ini menjadi titik balik pengelolaan sampah kelas menengah di Indonesia. Sehingga bisa sebagai alternatif pengelolaan sampah," kata Danis.

Dia menambahkan, keterlibatan berbagai instansi dalam pengelolaan sampah ini membuktikan masalah sampah masih menjadi musuh besar yang harus dihadapi bersama. Nantinya pemerintah juga akan membangun jenis pengelolaan sampah yang sama di berbagai kota lain.

"Keterlibatan berbagai pihak dalam pengolahan sampah ini membuktikan bahwa ini masalah multi sektor dan multi dimensional. Kementerian PUPR juga sedang memfasilitasi pembangunan RDF ini di kabupaten Tuban. Kemudian di Banyumas, ini sedang dalam proses lelang. Ini konsultasi bersama BPPT," tandasnya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com