Jokowi: Ibarat Komputer, Perekonomian Semua Negara Saat Ini Sedang Hang

Presiden Jokowi menyatakan semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19.

oleh Athika Rahma diperbarui 14 Agu 2020, 11:20 WIB
Diterbitkan 14 Agu 2020, 10:06 WIB
Jokowi-Sidang RAPBN
Presiden Joko Widodo disaksikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersiap menandatangani Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam Pidato tersebut Jokowi menyatakan semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19.

"Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32 persen," kata dia Jumat (14/8/2020).

Menurut dia, ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan.

"Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting," ungkap dia.

Jokowi menyatakan, semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.

"Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar.

Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju," tutup dia.

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Harus Sebar Optimisme Pertumbuhan Ekonomi RI

Pengukuhan 8 Anggota Paskibraka 2020 di Istana Negara
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba untuk memimpin upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Sebanyak 8 anggota Paskibraka akan bertugas pada upacara HUT ke-75 Kemerdekaan RI. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di ruang sidang MPR, Jumat 14 Agustus 2020 ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, Jokowi bakal menyampaikan 2 pidato. Presiden akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Di tahun-tahun lalu, terdapat 3 agenda pidato yang biasa disampaikan Presiden. Namun, karena pandemi, kali ini hanya akan ada 2 agenda pidato saja yang disampaikan.

"Karena ada protokol Covid-19, ada penyederhanaan-penyederhanaan beberapa protokol, tetapi saya pikir itu tidak mengurangi makna dari pada acara tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengutip pemberitaan Liputan6.com, Jumat (14/8/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2021 imbas pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum kunjung mereda.

"Makanya, dalam desain 2021 yang sudah mulai dilakukan dan jaga APBN 2020, fokusnya tetap ke ekonomi dan instrumen tetap sehat meski tekanan luar biasa," kata di Kantor Pusat DJP, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2020) silam.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya