Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Sri Mulyani Bandingkan dengan Kondisi Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat suara perihal kondisi ekonomi Indonesia yang terkontraksi imbas pandemi Covid-19. 

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia turun dari 5 persen menjadi 2,97 persen pada kuartal I 2020 (dari tahun sebelumnya). Kemudian pada kuartal II, ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Meski terkoreksi, pemerintah masih optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik. Di negara lain, kontraksinya bahkan jauh lebih parah.

"Di negara lain kontraksinya bisa dalam sekali di atas belasan bahkan puluhan persen," kata Sri Mulyani di Pembukaan Kongres 2 AMSI secara virtual, ditulis Minggu (23/8/2020).

Optimisme tersebut didorong langkah pemerintah yang telah menyiapkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

Dana ini ditujukan agar ekonomi nasional bertahan menopang penurunan setidaknya hingga pandemi mereda dan seluruh aktivitas ekonomi pulih kembali.

Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan dampak pandemi yang selalu bergerak dan berubah tiap waktu. "Dana ini adalah langkah awal dimana isinya kita akan tetap terus kalibrasi," ujarnya.

Salah satunya, bantuan pemerintah seperti insentif UMKM hingga bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta yang ditujukan untuk mendorong perputaran roda ekonomi.

"Ini tujuannya supaya ekonomi nggak berhenti karena kalau berhenti dia jatuh, kemudian perusahaan bangkrut, tantangannya nanti akan berbeda sekali. Jadi ini struggle for survival dan kita gunakan semua instrumen," katanya.

Tonton Video Ini

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di ITDC Nusa Dua, Bali 21-22 Agustus 2020.

Rapat Koordinasi ini dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang digelar di Bali ini bertujuan untuk membahas program dan kebijakan strategis dari penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga terkait dengan percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka panjang atau jangka pendek.

"Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kuartal ketiga maupun kuartal keempat terkait dengan percepatan realisasi anggaran belanja dengan berbagai langkah ekstra effort," kata Airlangga.

Menko Perekonomian juga menyinggung soal gerakan belanja di pasar rakyat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

"Rapat ini terkait juga dengan program-program yang sedang dipersiapkan yaitu untuk pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) daerah berdasarkan PMK 105 tahun 2020 kemudian yang terkait dengan dana insentif daerah untuk program PEN, kemudian program padat karya program peremajaan sawit rakyat pengembangan desa digital dan UMKM digital, kemudian kuota alokasi kartu pra kerja kemudian gerakan-gerakan yang membelanjakan di pasar rakyat dan juga program-program pembangunan yang terkait dengan program strategis nasional," ujar Menko Perekonomian.

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di ITDC Nusa Dua, Bali 21-22 Agustus 2020. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi Bali imbas pandemi Covid-19.

Koster menyatakan hal itu saat memberikan keterangan resmi mendampingi Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal pertama mengalami kontraksi negatif 1,14 persen dan pada kuartal kedua kontraksi meningkat menjadi 10,98 persen.

Data itu menunjukkan jika pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap perekonomian Provinsi Bali.

Oleh karena itu, Koster menyambut baik prakarsa dan kegiatan yang dilaksanakan Menko Perekonomian dalam memulihkan perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Bali.

“Khususnya yang kami harapkan adalah agar pemulihan ekonomi Bali ini bisa dijalankan dengan memulai aktivitas kepariwisataan dan berharap nantinya bisa dimulai lagi wisatawan mancanegara jika memang situasinya memungkinkan untuk hal tersebut,” kata Koster.

Ia melanjutkan, saat ini aktivitas pariwisata mancanegara belum bisa dilakukan, sehingga Pemerintah Provinsi Bali harus memulai dari hal-hal yang memang dimungkinkan untuk bisa dilakukan, yaitu menghidupkan industri kerajinan rakyat, UMKM dan koperasi, sehingga perekonomian di Bali ini bisa bangkit kembali, termasuk kembali menghidupkan pertanian di Bali.

Koster menyampaikan baru saja melepas ekspor produk kakao ke Jepang, ekspor buah naga ke Tiongkok serta buah salak dan manggis ke beberapa negara di Eropa.

"Saat ini produk pertanian Bali itu ekspornya mulai tumbuh dengan baik. Kami mohon dukungan transportasi darat maupun udara, terutama sekali karena pandemi covid-19 penerbangan itu mengalami gangguan sehingga ekspornya turun padahal permintaannya juga ada dari luar negeri," kata Gubernur Bali.