1 Juta UMKM Jawa Barat Terima Banpres Produktif

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 1.028.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar) menerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro senilai Rp2,4 juta.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji, angka tersebut terus bergerak. Menurut dia, pihaknya pun masih terus memvalidasi data pelaku UMKM.

"Surat Keputusan (penerima bantuan) kelima dan keenam belum turun ke kami. Kami juga masih memperbaiki data karena masih ada alamat kosong dan lain sebagainya," ujar Kusmana dalam keterangan resminya ditulis Bandung, Rabu (16/9/2020).

Kusmana menyebutkan, otoritasnya bersama dinas yang menaungi UMKM di kabupaten dan kota sudah mengusulkan sekitar 1.538.344 pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan. Selain Dinas KUK Jabar, usulan serupa dilakukan perbankan, PNM (Permodalan Nasional Madani), dan koperasi.

Kusmana mengatakan, selain mendorong pelaku UMKM untuk menyerap bantuan tunai dari pemerintah pusat, pihaknya turut mendampingi pelaku UMKM agar dapat mengakses perbankan.

"Kami punya program UMKM Juara. Kita punya by name by address sekitar 3.000 UMKM untuk diprospek oleh beberapa kantor cabang bank BJB," kata Kusmana.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar melalui Dinas KUK Jabar membeli 10 juta masker produk UMKM. Pembelian tersebut bertujuan agar pelaku UMKM kembali berproduksi setelah dihantam krisis akibat COVID-19.

Pembelian masker UMKM dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama masker yang dibeli sebanyak 2 juta masker dari 200 UMKM. Tahap kedua, Pemda Provinsi Jabar memesan 8 juta masker dari sekitar 400 UMKM.

"Pelatihan pun terus kami berikan kepada UMKM. Bagaimana mereka menjual produknya secara online. Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM terus dilakukan agar aktivitas UMKM tidak meredup selama pandemi," sebut Kusmana.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro sudah mencapai sekitar 61 persen dari anggaran sebesar Rp 22 triliun, per data 2 September 2020.

Artinya, sekitar Rp 13,4 triliun anggaran pemerintah untuk Banpres produktif UMKM ini sudah tersalurkan ke masyarakat sejak diluncurkan 24 Agustus 2020 lalu.

Teten menyatakan, penyerapan anggaran ini perlu dipercepat agar usaha mereka cepat pulih di tengah pandemi terutama bagi mereka yang permodalannya belum tersentuh oleh perbankan.

"Ini memang kita perlu percepat karena banyak usaha mikro terutama yang unbankable, yang belum pernah pinjam kredit ke perbankan, modal mereka sudah banyak tergerus untuk kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari," ujar Teten dalam tayangan virtual, Jumat (4/9/2020).

Nantinya, hingga akhir 2020 pemerintah menargetkan penerima Banpres produktif ini mencapai 12 hingga 15 juta penerima.

"Sekarang yang unbankable kita berikan Rp 22 triliun, dan kemungkinan akan terus ditambah sampai penerimanya 15 juta orang," katanya.

Senada dengan Menkop UKM, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, program ini memiliki permintaan yang tinggi sehingga pihaknya optimis akan mencapai target penyaluran yang ditentukan.

"Kita melihat demandnya sangat bagus, dan penyerapannya pun baru diluncurkan dari 24 Agustus sudah Rp 13 triliun, seharusnya (target) ini bisa bisa capai. Malah ada rencana mungkin nanti mau ditambah saking lakunya," ujar Budi.

Sebagai informasi, hingga 2 September 2020 perkembangan penyaluran anggaran PEN untuk program UMKM mencapai Rp 58,53 triliun atau 47,41 persen dari pagu sebesar Rp 123,4 triliun