Pandemi Covid-19 jadi Tantangan Terbesar Sri Mulyani Selama Menjadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui pandemi Covid-19 menjadi tantangan terberat yang pernah dihadapinya selama menjadi menteri. Padahal dia sudah pernah menjabat menteri keuangan sejak Juli 2016 dalam kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan pada 2004-2005, dia juga pernah menempati posisi yang sama saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya tidak pertama kali menjadi menteri keuangan saya sudah beberapa kali jadi menteri keuangan dan saya akui ini adalah tantangan yang luar biasa yang harus kita tangani," kata dia dalam webinar di Jakarta, Rabu (16/9).

Sri Mulyani berharap, momentum pandemi ini bisa dimanfaatkan oleh setiap orang termasuk bagi para widyaiswara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan fungsional.

"Sehingga walaupun negara memberikan Anda tunjangan fungsional, jabatan fungsional, anda betul-betul memberikan negara lebih banyak dari apa yang dibayarkan negara pada Anda, memberikan mutu pengajaran memberikan pelajaran mengenai pengalaman dan yang paling penting adalah memberikan pembelajaran mengenai sikap karakter sebagai pejabat publik yang memiliki integritas dan profesionalitas," ungkapnya.

Dia menambahkan, hal ini menjadi bagian yang paling penting bagi seluruh pejabat publik saat ini. Terlebih pandemi covid-19 masih diliputi dengan ketidakpastian meskipun penemuan vaksin menjadi salah satu angin segar yang cukup positif.

"Covid masih akan terus bersama kita, meskipun kita nanti bicara tentang vaksin. Kita mau bicara tentang menanganinya. Jadi saya berharap, Anda semuanya tidak menganggap 'oh ini masalah temporer satu-dua bulan dan selesai' tapi mindset kita berubah," pungkas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pemerataan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan.

Dia meyakini membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah. Utamanya dalam menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Berbagai program pemerintah, khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran," kata Sri Mulyani dalam rapat paripuna, di DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,79,1 persen dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021.

Selanjutnya dalam data Sri Mulyani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,95 yang mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut infrastruktur tetap akan menjadi peran penting dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Apalagi saat ini pemerintah sedang mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Jadi, infrastruktur tetap akan menjadi arah yang luar biasa penting bagi kita untuk bisa menangani pemulihan ekonomi dan sekaligus meningkatkan produktivitas untuk jangka panjang," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Meski begitu, Bendahara Negara ini menyadari pada kuartal II-2020, infrastruktur ikut terdampak dengan adanya refocusing anggaran. Pembangunan Infrastruktur diibaratkan dengan pedang dua mata sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi produktivitas.

“Pertumbuhan ekonomi pasti akan memunculkan permintaan terhadap infrastruktur atau infrastruktur juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi infrastruktur itu seperti pedang dengan dua mata sisi," kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa infrastruktur bukan hanya jalan tol ataupun irigasi, namun juga Internet Content Provider (ICP). ICP dinilai sangat vital dalam masa pandemi karena mobilitas fisik berganti menjadi mobilitas digital.

“Makanya di dalam APBN 2021, presiden menyampaikan ICP merupakan backbone yang harus diberikan tambahan untuk anggarannya. Sama seperti rasio elektrifikasi, sekarang adalah rasio konektivitas dari sisi digital atau internet," jelasnya

Kuartal III Jadi Titik Balik Ekonomi

Di samping itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meyakini bahwa kuartal III-2020 menjadi titik balik dari kegiatan ekonomi. Dia melihat berbagai kegiatan ekonomi di bulan Juli mulai menunjukan tren positif. Untuk itu, menjaga momentum tren tersebut sangatlah penting dengan berbagai instrumen kebijakan pemerintah pada saat ini.

“Kita melihat pembalikan arah ekonomi menuju positif masih sangat dini dan masih sangat kaku. Walaupun kegiatan mobilitas masyarakat mulai meningkat dibandingkan bulan April dan Mei, namun mobilitas itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam konsumsi maupun investasi," ujarnya.