Wamenkeu Pede Realisasi Dana PEN Capai 100 Persen di Desember, Ini Alasannya

Pemerintah optimis realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun ini.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Sep 2020, 16:00 WIB
Diterbitkan 19 Sep 2020, 16:00 WIB
Tokoh hingga Aktris Hadiri Forum Dialog Kesetaraan Gender
Wakil Menkeu Suahasil Nazara memberi sambutan dalam forum dialog Summit on Girls Getting Equal: Let's Invest in Girls di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Pemerintah dukung untuk berinvestasi pada gender perempuan lewat beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara optimis realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun ini dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun. Mengingat pembiayaan berbagai program yang ada dilakukan secara berkala.

"Apakah mungkin sampai desember nanti (PEN) realisasi 100 persen? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Karena memang beberapa program itu dibayarkan secara bulanan," jelas dia dalam webinar bertajuk 'Dualisme Peran UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Nasional', Sabtu (19/9).

Menurut Suahasil sistem pembiayaan program PEN secara berkala sengaja dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah. Tujuannya untuk melindungi daya beli masyarakat selama pandemi Corona berlangsung.

"Jadi, memang kalau bikin anggaran PEN itu tidak berati bahwa sebulan pertama dilaksanakan penyaluran semua digelontorkan. Ada yang seperti PKH atau program Kartu Sembako dibayarkan tiap bulan. Supaya kelompok masyarakat penerima bantuan tersebut memang punya income atau daya beli terus sampai dengan akhir tahun," paparnya.

Kemudian, pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional juga ada yang dilakukan secara siklus. Misalnya program Kartu Prakerja, yang pembiayaan direalisasikan per batch.

"Ada juga (pembiayaan) yang masuk siklus setiap bulannya, seperti Kartu Prakerja yang dilakukan secara per batch," ujar dia.

Oleh karena itu, dia optimis realisasi anggaran PEN akan terus meningkat setiap bulannya. Seiring terpukulnya kegiatan ekonomi akibat dampak krisis pandemi Corona.

"Karena kan seperti cerita kita di awal tadi, krisisnya adala krisis kesehatan tapi berdampak ke perekonomian, penerimaan turun, revenue turun, dan kegiatan ekonomi turun. Karena itu masyarakat kekurangan income. kalau kekurangan income maka diberikan support suplemen income secara bulanan. Jadi dari realisasi 36 persen lebih saat ini, bisa Desember nanti menciptakan 100 persen (realisasi) imbuh dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Realisasi Anggaran PEN

Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 7 September 2020.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga hari ini mencapai Rp254,4 triliun, atau 36,6 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp695,2 triliun.

"Realisasi anggaran program PEN sudah terjadi akselerasi pencairan anggaran Rp254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Jumat (18/9).

Dia merinci, untuk program kesehatan realisasinya telah mencapai 33,47 persen atau sebesar Rp18,45 triliun dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp87,55 triliun. Kemudian, untuk perlindungan sosial telah terealisasi 57,49 persen atau mencapai Rp134,4 triliun dari pagu Rp203,9 triliun.

Lalu, untuk sektoral, pemda dan Kementerian Lembaga telah terealisasi sekitar 49,26 persen atau Rp20,53 triliun. Kemudian pemerintah juga sudah menyalurkan insentif usaha sebesar 18,43 persen atau Rp22,23 triliun. Terakhir, untuk dukungan UMKM telah mencapai 41,34 persen atau Rp58,74 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut juga menjabarkan potensi penyerapan anggaran sampai akhir 2020. Di mana, anggaran kesehatan akan terserap Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,1 triliun.

"Kemudian, sektor pemda dan kementerian lembaga Rp71,5 triliun, UMKM meningkat menjadi sebesar Rp128,05 triliun serta pembiayaan korporasi dari Rp53,6 triliun itu diperkirakan Rp49,05 triliun," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya