Muncul Desakan Pilkada 2020 Ditunda, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah pandemi covid-19, pemerintah didesak untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berkaca pada tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, dikhawatirkan Pilkada 2020 malah justru menjadi klaster penyebaran baru Covid-19.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, Kementerian Keuangan hanya bertindak untuk pembiayaan. Sementara untuk keputusan politik, sebaiknya diserahkan kepada institusi terkait.

“Mengenai Pilkada ditunda, menurut saya juga jangan tanyakan ke kita (Kementerian Keuangan/Kemenkeu), ya. Jadi selama keputusan mengenai Pilkada, persiapan, yang membutuhkan anggaran itu kita lakukan,” kata Sri Mulyani, Rabu (23/9/2020).

Sebelumnya, meski menuai pro kontra, Pemerintah dan DPR tetap bersikukuh agar Pilkada 2020 digelar. Hal ini karena pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir.

“Jadi kalau mengenai masalah keputusan politik silahkan ditanyakan ke institusi yang lain. Kita fokus untuk Bagaimana bisa menjalankan dari sisi pelaksanaan keuangan negara-nya dulu saja,” pungkas Menkeu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati bahwa Pilkada 2020 tidak diundur lagi.

Pilkada 2020 akan tetap digelar sesuai jadwal yakni, 9 Desember.

Adapun hal ini disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian serta penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen RI, Senin (21/9/2020). Dalam rapat itu, hadir pula Komisioner KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih trekendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat.

Kendati begitu, tahapan-tahapan Pilkada 2020 harus dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

KPU juga diminta segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pilkada 2020.

Nantinya, revisi PKPU itu disarankan memuat larangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain. Kemudian, mendorong agar kampanye dilakukan secara daring.

Selanjutnya, mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye. Selain itu, penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai UU Pilkada, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

KPU juga diminta membuat tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terpapar Covid-19. Terakhir, pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui e-rekap

Mendagri Tito Karnavian meminta revisi PKPU tersebut dapat segera diselesaikan. Dia menyebut Kemendagri dan Satgas Penanganan Covid-19 siap membantu KPU menyusun aturan tersebut.

"Kami mohon kiranya mungkin tim KPU, kami siap mendampingi. Juga dari Satgas Covid, Pak Doni Monardo, beliau siap membantu protokol yang lebih detail. Prinsip kerumunan tidak (boleh)," ujar dia dalam rapat.

Dia berharap KPU dapat menyelesaikan revisi PKPU dalam pekan ini. Pasalnya, Sabtu mendatang sudah masuk masa kampanye.

"Paling lambat Kamis clear PKPU ini," ucap Tito.