Punya Modal Besar, Bank Syariah Indonesia Diharap Percepat Pemulihan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendukung penuh hadirnya Bank Syariah Indonesia untuk memperkuat industri perbankan syariah Indonesia.

Menurut Ace, penggabungan ketiga bank ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional. Politikus Golkar ini menyebut peran dan kontribusi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., sangat ditunggu, apalagi dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

"Sudah saatnya potensi ekonomi umat Islam disatukan dalam satu kekuatan ekonomi agar kita dapat segera memulihkan perekonomian di saat pandemi dan pasca-pandemi," ujar Ace dalam keterangannya, Senin (21/12/2020).

Ace menilai, langkah merger bank-bank syariah yang bernaung dalam Bank Himbara dengan membentuk Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, merger bank Himbara Syariah ke dalam satu bank syariah akan membuat Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.

Nantinya, Bank Syariah Indonesia akan mampu memiliki jangkauan pasar yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia. Luasnya daya jangkau bank ini akan membantu upaya pemerintah menaikkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya dalam hal keuangan syariah.

"Merger ini menjadikan Bank Syariah Indonesia ini akan menjadi bank syariah yang terbesar di Indonesia, disertai dengan modal yang besar pula, memiliki jangkauan pasar yang lebih besar kepada masyarakat muslim Indonesia, sehingga diharapkan dapat melayani gairah masyarakat muslim Indonesia untuk mempercayakan layanan perbankannya ke Bank Syariah Indonesia," ujar Ace.

Layanan perbankan syariah dengan cakupan modal besar dan sasaran yang lebih merata, lanjut Ace, diharap juga diikuti dengan langkah mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil. Apabila hal tersebut terjadi, keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

Menurut Ace, mobilisasi investasi syariah yang adil merupakan hal penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan tabungan, dan menganjurkan penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

"Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan)," kata Ace.

Ace menambahkan, keberadaan Bank Syariah Indonesia tentu juga harus diiringi dengan layanan yang lebih merata dan memanfaatkan IT atau teknologi digital. Sehingga, hal ini akan mempermudah Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

"Bank Syariah Indonesia harus menjadi pioneer terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memobilisasi investasi keuangan, serta berkontribusi membangun bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim," tandas Ace.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan pertimbangan penarikan dana Muhammadiyah di bank syariah hasil merger, Bank Syariah Indonesia.

Gagasan tersebut muncul melihat komposisi Komisaris, Direksi dan DPS Bank Syariah Indonesia hasil merger yang baru diumumkan maka mungkin Muhammadiyah sebaiknya melakukan pengkajian tentang hal tersebut.

"Mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk tidak lagi perlu mendukung Bank Syariah Indonesia milik negara tersebut sehingga mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk menarik dan mengalihkan semua dana yang ditempatkannnya di bank tersebut," ujar Anwar dalam keterangannya, Jumat (18/12/2020).

Anwar menjelaskan, hal ini perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah karena Bank Syariah Indonesia ini sudah menjadi sebuah bank syariah milik negara yang besar dan kuat, dimana bank ini akan menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia.

Anwar juga mengungkapkan pertimbangan untuk mengalihkan seluruh pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia kepada bank baru yang menjadi mitranya, apakah itu bank negara syariah yang tidak ikut merger atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah atau BPD yang memiliki unit syariah serta kepada bank-bank umum syariah atau bank-bank umum yang memiliki unit syariahnya.

"Mengingat, Muhammadiyah punya komitmen untuk memajukan ekonomi umat termasuk memajukan bank-bank milik umat apakah itu bank umum syariah atau BPRS-BPRS milik umat," tandasnya.

Untuk itu, Anwar mengusulkan, sebaiknya PP Muhammadiyah membentuk satu tim khusus yang diisi oleh para ahli keuangan, para banker dan mantan-mantan banker serta mantan regulator untuk mempersiapkan penarikan dan pemindahan dana tersebut. Dirinya berharap, tim ini dapat segera dibentuk oleh PP Muhammadiyah.

"Karena salah satu misi ekonomi Muhammadiyah adalah bagaimana muhammadiyah lewat kerjasamanya dengan berbagai mitranya mau secara aktif membantu tujuan dan cita-cita muhammadiyah untuk memberdayakan ekonomi umat atau rakyat serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelas Anwar.