Dimulai dari Jokowi, Vaksinasi Covid-19 Beri Dampak Psikologis

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penerima pertama vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021 akan memberikan dampak psikologis kepada masyarakat. Masyarakat bisa lebih yakin mengenai keamanan vaksin tersebut.

"Kalau dimulai dari pemerintah itu memang akan berpengaruh, ada dampak psikologis bahwa vaksin itu aman," tutur Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (12/1/2021).

Vaksinasi oleh pemerintah, kata Bhima, memang harus dicontohkan. Hal ini untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

"Memang harus dicontohkan, terlebih lagi pemimpin dunia di negara lain juga melakukannya. Ini bukti kepercayaan," sambung Bhima.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) untuk vaksin Covid-19 Sinovac.

Dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (11/1/2021), BPOM menyatakan bahwa secara keseluruhan vaksin COVID-19 Sinovac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.

"Efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam," kata Kepala BPOM, Penny K. Lukito.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memastikan proses vaksinasi akan dilakukan mulai besok, Rabu (13/1/2021). Adapun tahap pertama akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Tana Air.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengatakan, untuk tahap pertama sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan akan disuntikan vaksin. Dia berharap pada akhir Februari sudah bisa selesai.

"Di seluruh dunia tahapan ini sama kenapa diberikan ke nakes? karena kriterianya yang diberikan oleh orang-orang yang berisi risiko tinggi untuk terpapar karena tenaga kerja kesehatan ini selalu terpapar pasien covid Mereka ingin diberikan pertama kali," kata BGS dalamrapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa (13/1/2020).

Setelah tenaga kesehatan, maka vaksin selanjutnya akan disuntikan kepada petugas publik. Di mana, petugas publik ini adalah orang yang tugas sehari-harinya bertemu dengan banyak orang.

"Vaksinasi kita akan berikan berikutnya ke 17,4 juta petugas publik, jadi setelah petugas kesehatan kita ke petugas publik," jelasdia.

Prioritas ini sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Di mana negara-negara tersebut sebagian besar menaruh lansia diurutkan kedua, kemudian baru petugas publik dengan alasan ekonomi bukan karena politik.

"Tapi lebih ke alasan kemanusiaan karena orang-orang lansia ini adalah orang yang critical kemungkinan kenanya kalau kena meninggalnya tinggi sehingga diperoleh duluan. di Indonesia kita taruh di 2B," jelas Menteri Kesehatan.