Menko Luhut Sebut 22 Persen Masyarakat Indonesia Tak Percaya Adanya Corona Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menguak satu fakta. Ternyata masih banyak penduduk yang tidak percaya keberadaan virus Corona Covid-19 asal China itu.

Bahkan ini yang membuat penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.

"Berdasarkan data yang kami miliki, sebanyak 22 persen orang (penduduk RI) tidak percaya akan Covid-19," ujar Luhut dalam acara Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).

Bahkan kemungkinan besar lebih banyak penduduk Indonesia yang tidak percaya terhadap keberadaan virus corona.

Untuk itu, pemerintah dan otoritas terkait pun kini tengah memperketat beragam prosedur dan program untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari kepolisian, Satpol PP, serta pemuka agama.

"Kemenag juga terlibat sekarang. Jadi semua pesantren, semua pimpinan agama dan entah itu muslim, kristen, buddha harus bekerja sama bahwa hal ini harus kita tangani karena ini ancaman yang nyata terutama dengan varian yang baru,” kata Luhut.

Dia pun menegaskan, penanganan pandemi menjadi penting sebab juga berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi. Menurut Luhut, proses pemulihan ekonomi tak akan terjadi bila pandemi tak bisa ditangani.

"Pemulihan ekonomi sangat bergantung pada penanganan Covid-19, hal ini sangat penting bagi Indonesia, bagaimana bisa menyeimbangkan penanganan Covid-19, di saat yang bersamaan juga tetap menggerakkan perekonomian," ucap dia

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa berjalan efektif bila masyarakat patuh protokol kesehatan. Hal ini juga menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal yang dinilai tidak efektif.

"Pada intinya, pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali dapat berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak)," kata Wiku saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 2 Februari 2021.

"Dan patuh juga terhadap ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM serta penegakan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah."

Hasil evaluasi Satgas COVID-19 terhadap PPKM Jilid 1, masyarakat masih banyak yang belum patuh protokol kesehatan. Mobilitas orang yang masih tinggi dilakukan pun berpotensi menularkan virus Corona.

"Selama pemberlakuan PPKM Jilid 1 ditemukan masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan 3M, termasuk juga masih banyak melakukan mobilitas. Keduanya ini dapat meningkatkan risiko penularan virus Corona," lanjut Wiku.

Wiku menambahkan, pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan penanganan COVID-19 untuk menekan peningkatan kasus positif COVID-19 yang muncul.

"Namun, hal terpenting yang harus dilakukan kita semua untuk mengurangi peningkatan kasus positif COVID-19 dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan," tambahnya.

"Dengan begitu, risiko penularan dapat diminimalisasi sekaligus melindungi diri dan orang terdekat dari penularan virus Corona."

Untuk PPKM ini masih diterapkan sampai 8 Februari 2021. Adanya perpanjangan PPKM dikarenakan PPKM Jilid 1 belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal. Kasus aktif pun masih tinggi.

Dampak dari intervensi PPKM terhadap kenaikan kasus, kata Wiku, selalu memakan waktu lebih lama, sehingga perlu adanya pelaksanaan kebijakan ini secara sungguh-sungguh. Tujuannya, menghasilkan perubahan signifikan terhadap kasus COVID-19. 

Setiap daerah dapat menyesuaikan intervensi penanganan pandemi COVID-19 sesuai situasi dan kondisi terkini. Hasil monitoring dan evaluasi PPKM mencerminkan penambahan strategi penanganan pandemik dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong.