MTI: Jika Santri Boleh Mudik Lebaran, Nanti Ketua Partai Juga Minta Dispensasi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021. Upaya ini dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, soal larangan mudik tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan untuk memberikan dispensasi atau pengecualian bagi santri. Hal ini langsung mengundang kritikan dari para pelaku transportasi.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang, jika pengecualian untuk santri ini dikabulkan, maka aturan larangan mudik ini dianggap diskriminatif.

"Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," kata Djoko kepada wartawan, Sabtu (24/4/2021).

Djoko melanjutkan, usulan dispensasi tersebut maka akan menghambat upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 sendiri. Selain itu, akan turut mengurangi marwah pemerintah sebagai pihak yang getol menyuarakan larangan mudik Lebaran tahun ini.

Tidak hanya itu, kebijakan pengecualian ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sehingga, berbagai pihak akan turut berbondong-bondong untuk mengajukan dispensasi Mudik Lebaran 2021.

"Nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi. Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi mudik lebaran. Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah," bebernya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar para santri yang akan melintasi jalan menuju kampung halamannya diberikan dispensasi. Sehingga para santri tidak dikenakan aturan larangan mudik 2021 yang diatur oleh pemerintah.

"Wapres meminta ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan yang ketat terkait larangan mudik berhubungan konteks pandemi saat ini, itulah permohonan dari Wapres supaya ada kemudahan," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dalam video, Jumat (23/4).

Ma'ruf juga meminta kepada Pengurus Besar NU untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo ataupun dirinya agar diberikan keringanan untuk para santri. Tujuannya agar para santri bisa pulang dan bertemu keluarganya.

"Bahkan dalam hal-hal tertentu wapres juga meminta kepada pengurus NU membikin surat secara khusus untuk kepada presiden dan wapres, supaya ada dispensasi, itu penting supaya santri yang pulang belajar bisa bertemu dengan orang tuanya," bebernya.

Masduki juga mengapresiasi sikap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menegaskan aturan mudik tidak berlaku untuk para santri. Dia berharap daerah lain melakukan hal tersebut.

"Karena bertepatan dengan para santri pulang ke wilayah mereka," ungkapnya.