Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Sri Mulyani Kritik Pemda yang Lambat Eksekusi Belanja Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengkritisi Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak optimal memanfaatkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Mei 2021, 17:20 WIB

Diterbitkan 04 Mei 2021, 17:20 WIB

FOTO: Uang Beredar pada November 2020 Capai Rp 6.817,5 Triliun

Petugas menata tumpukan uang di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengkritisi Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak optimal memanfaatkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Padahal, dana ratusan triliun itu bisa memberikan kekuatan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat sampai Oktober 2020 telah menyalurkan 91,4 persen dana TKDD sebesar Rp 697,9 triliun. Namun, belanja daerah baru mencapai 53,3 persen.

Selain itu, dari sisi saldo kas juga terus meningkat hingga mencapai Rp 247,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan Juni 2020 sebesar Rp 196,2 triliun.

"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical, kemudian mampet atau tidak jalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lag atau jeda, sehingga kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali terutama pada kuartal III dan IV terlihat sangat menurun karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," ungkap Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).

Terkait kondisi kinerja fiskal dan output daerah, belanja modal yang selama ini diharapkan menjadi belanja produktif juga rata-rata baru 20,27 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

SILPA

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dinilai relatif tinggi dengan rata-rata 7,83 persen. Di Palu, Sulawesi Tengah, bahkan mencapai 77,21 persen, sementara Tapanuli Selatan minus 8,85 persen.

"Jadi kita lihat daerah di Indonesia begitu beragam dan bervariasi dalam kemampuan mengeksekusi anggarannya, dan kalau kita lihat dampaknya dari sisi outlook terlihat apakah diukur dari akses air bersih, akses sanitasi dan jalan ada perbedaan antara satu daerah yang tertinggal dan dengan yang relatif bagus," jelas Sri Mulyani.

Lanjutkan Membaca ↓