Sri Mulyani Kritik Pemda yang Lambat Eksekusi Belanja Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengkritisi Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak optimal memanfaatkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Padahal, dana ratusan triliun itu bisa memberikan kekuatan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat sampai Oktober 2020 telah menyalurkan 91,4 persen dana TKDD sebesar Rp 697,9 triliun. Namun, belanja daerah baru mencapai 53,3 persen.

Selain itu, dari sisi saldo kas juga terus meningkat hingga mencapai Rp 247,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan Juni 2020 sebesar Rp 196,2 triliun.

"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical, kemudian mampet atau tidak jalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lag atau jeda, sehingga kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali terutama pada kuartal III dan IV terlihat sangat menurun karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," ungkap Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).

Terkait kondisi kinerja fiskal dan output daerah, belanja modal yang selama ini diharapkan menjadi belanja produktif juga rata-rata baru 20,27 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dinilai relatif tinggi dengan rata-rata 7,83 persen. Di Palu, Sulawesi Tengah, bahkan mencapai 77,21 persen, sementara Tapanuli Selatan minus 8,85 persen.

"Jadi kita lihat daerah di Indonesia begitu beragam dan bervariasi dalam kemampuan mengeksekusi anggarannya, dan kalau kita lihat dampaknya dari sisi outlook terlihat apakah diukur dari akses air bersih, akses sanitasi dan jalan ada perbedaan antara satu daerah yang tertinggal dan dengan yang relatif bagus," jelas Sri Mulyani.