Liputan6.com, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang bertolak ke luar negeri di tengah krisis pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Menteri yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri diantaranya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Baca Juga
Bima mengatakan, bertolaknya dua menteri ke luar negeri tersebut sangat tidak tepat, di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tengah dilakukan di Tanah Air. Padahal beberapa agenda masih bisa dilakukan secara virtual.
Advertisement
Seperti diketahui Menteri Luthfi dan Bahlil berada di Amerika Serikat selama sembilan hari dengan membawa agenda penguatan hubungan ekonomi. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD350 juta atau setara Rp5,068 triliun.
"Soal investasi sebenarnya dalam kondisi krisis pandemi saat ini apakah promosi investasi tidak bisa dilakukan secara virtual? Kenapa harus bertemu fisik," kata Bima saat dihubungi Merdeka.com, Senin (19/7).
Menurutnya, langkah tersebut menunjukan bahwa pemerintah tidak bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Mengingat beberapa acara penting seperti di organisasi ASEAN dan G20 pun sudah melakukan rapat-rapat pertemuan melalui digitalisasi. Sehingga tidak perlu lagi kunjungan secara fisik.
"Harusnya menggunakan digialisasi dong. Rapat-rapat daring dan rapat virtual bisa lebih efektif dan bisa menghemat belanja perjalanan dinas," kata dia.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Diminta Fokus Tangani Pandemi
Selain itu, kunjungan kedua menteri tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan rasa empati bagi negara lain. Karena beberapa negara akan bingung dengan kebijakan Indonesia yang meperbolehkan pejabatnya berkunjung ke luar negeri. Seakan-akan tidak masalah pandemi di Indonesia.
"Nah ini kebingunan ini yang membuat Indonesia di mata internasional juga menjadi kurang bagus," katanya.
Bima melanjutkan, Jokowi sendiri saat ini tengah menuntut agar para pembantunya fokus dulu mengatasi pandemi. Karena bagaimana investor bisa masuk jika melihat penanganan pandemi yang belum optimal. Sebab, kriteria investasi adalah seberapa cepat suatu negara pulih dari pandemi.
"Kemudian dibandingkan menangkap peluang investasi yang baru pemerintah bisa mendorong realisasi investasi yang mangkrak," katanya.
"Saya kira tidak perlu jauh jauh keluar negeri, yang didalam negeri saja banyak investasi jumbo macet karena berbagai masalah teknis perizinan. Itu saja yg harusnya fokus pemerintah," jelas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement