2 Strategi Kemnaker Tuntaskan Kemiskinan di NTT

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu (17/10/2021).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah, sedang, dan terus melakukan berbagai upaya turunkan kemiskinan ekstrem di NTT. Dua intervensi yang dilakukan oleh Kemnaker yaitu program perluasan kesempatan kerja dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Dengan 2 program intervensi itu kami harapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di NTT ini," kata Menaker.

Adapun rakor ini akan mengkonvergensikan dan mengintegrasikan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang ditetapkan.

Terdapat 5 kabupaten di NTT yang menjadi prioritas pengurangan kemiskinan ektrem yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Tengah.

Dalam rakor tersebut Wapres K.H. Ma'ruf Amin mengatakan pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT tahun 2021, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.

"Saya minta agar Gubernur dan seluruh Bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan," kata Wapres.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gubernur dan para Bupati di wilayah itu juga diharapkan memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah mencukupi, namun tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan.

"Konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat," pungkas Wapres.