Kadin Indonesia Ajak Buruh Rundingkan Solusi Kenaikan UMP 2022

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menghormati protes kelompok buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 yang dinilai terlalu kecil.

Menurutnya, kaum buruh punya hak yang setara dengan pihak pengusaha dalam menyampaikan suara.

"Itu bagian dari pemangku kepentingan Kadin Indonesia. Itu saudara kita. Pengusaha butuh buruh untuk kerja, begitu pun sebaliknya," kata Arsjad di Jakarta, dikutip Sabtu (27/11/2021).

Bahkan, Arsjad pun mau membuka diri untuk berdiskusi dengan kelompok pekerja terkait kenaikan UMP 2022, namun harus berbuah solusi.

"Yang dibutuhkan kepercayaan antara kita. Kita bawa diskusi dan cari solusi," ujar dia.

Arsjad menilai, buruh berhak mengkritisi besaran UMP tahun depan yang dianggap belum sesuai harapan. Sebab, itu selaras dengan Pancasila yang mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalau ditanya saya hormati kok, karena itu juga bagian dari nilai bangsa ini. Kita kan bangsa yang multikultural. Perbedaan pendapat bisa, itu value dari Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.

"Jadi kita hargai perbedaan pendapat, tapi harus ada solusi," tegas Arsjad Rasjid.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menghormati protes kelompok buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 yang dinilai terlalu kecil. Menurutnya, kaum buruh punya hak yang setara dengan pihak pengusaha dalam menyampaikan suara.

"Itu bagian dari pemangku kepentingan Kadin Indonesia. Itu saudara kita. Pengusaha butuh buruh untuk kerja, begitu pun sebaliknya," kata Arsjad di Jakarta, dikutip Sabtu (27/11/2021).

Bahkan, Arsjad pun mau membuka diri untuk berdiskusi dengan kelompok pekerja terkait kenaikan UMP 2022, namun harus berbuah solusi.

"Yang dibutuhkan kepercayaan antara kita. Kita bawa diskusi dan cari solusi," ujar dia.

Arsjad menilai, buruh berhak mengkritisi besaran UMP tahun depan yang dianggap belum sesuai harapan. Sebab, itu selaras dengan Pancasila yang mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalau ditanya saya hormati kok, karena itu juga bagian dari nilai bangsa ini. Kita kan bangsa yang multikultural. Perbedaan pendapat bisa, itu value dari Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.

"Jadi kita hargai perbedaan pendapat, tapi harus ada solusi," tegas Arsjad Rasjid.