Dana PEN Klaster Kesehatan Tahun Ini Hanya Rp 122,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp 455,62 triliun. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, dana PEN tahun ini hanya dibagi menjadi 3 klaster yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi.

Dari ketiga pos tersebut, pos penanganan kesehatan mendapatkan anggaran yang paling besar yakni Rp 122,5 triliun. Alokasi dana tersebut lebih rendah dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp 176,3 pada alokasi awal tahun dan naik menjadi Rp 214,96 triliun saat terjadi penyebaran varian delta di pertengahan tahun.

"Sektor kesehatan masih yang paling besar dengan anggaran Rp 122,5 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2022).

Dana ini nantinya akan digunakan untuk program-program seperti vaksinasi, perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan dan penanganan Covid-19. Sri Mulyani mengatakan penggunaan dana PEN tersebut sebagian akan digunakan untuk membayar biaya klaim rumah sakit di tahun 2021 yang belum dibayarkan.

Setidaknya dari anggaran tersebut pemerintah harus membayarkan Rp 23 triliun untuk sisa klaim rumah sakit tahun lalu.

"Ada tagihan biaya klaim rumah sakit Rp 23 triliun yang akan dibayarkan dari anggaran tahun 2022," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara negara ini mengaku biaya klaim rumah sakit tahun 2021 mencapai Rp 94 triliun. Tingginya tagihan tersebut sebagian besar akibat merebaknya varian delta di pertengahan tahun lalu.

"Belanja buat biaya perawatan pasien tahun lalu ini mencapai Rp 100 triliun atau tepatnya Rp 94 triliun," kata dia.

Setelah membayarkan tagihan klaim rumah sakit, dana PEN untuk penanganan kesehatan akan difokuskan pada program vaksinasi Covid-19.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Program ini akan terus berlanjut, mengingat sejak pekan lalu pemerintah juga mulai memberikan vaksin booster atau tambahan ke masyarakat umum. Sebab sebelumnya vaksin tambahan ini hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan.

Dia menambahkan, tahun lalu belanja negara untuk membeli vaksin tidak terlalu besar karena pemerintah banyak menerima vaksin hibah dari negara lain. "Realisasi vaksin tahun lalu relatif bagus karena kita banyak dapat hibah vaksin," kata dia mengakhiri.

Sebagai informasi, dana untuk dua klaster lainnya masing-masing Rp 154,8 triliun untuk perlindungan masyarakat dan Rp 178,3 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.

Pada klaster perlindungan masyarakat akan dipergunakan untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH, Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan antisipasi perluasan perlindu sosial.

Sedangkan, klaster penguatan pemulihan ekonomi diperuntukan untuk program padat karya, pariwisata.ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM, PNM dan insentif perpajakan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com