Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Menkeu Pastikan Defisit APBN Balik ke 3 Persen di 2023

Pada 2020, Pemerintah diperbolehkan menyusun APBN dengan defisit melewati 3 persen PDB untuk menghadapi pandemi covid-19, kemudian secara bertahap defisit diturunkan.

oleh Arief Rahman H diperbarui 16 Feb 2022, 18:30 WIB

Diterbitkan 16 Feb 2022, 18:30 WIB

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun buku 2023 untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam rancangan APBN 2023, disebutkan defisit akan kembali di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)

"Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadinya pandemi, yakni postur dibawah 3 persen. Kami akan buat langkah detail Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang dipresentasikan di DPR untuk bahan RAPBN kita tahun 2023," kata Menkeu dalam konferensi pers terkait Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2/2022).

Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemerintah diperbolehkan menyusun APBN dengan defisit melewati 3 persen PDB untuk menghadapi pandemi covid-19, kemudian secara bertahap defisit diturunkan.

Oleh karena itu, Pemerintah akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang diharapkan akan semakin berubah menjadi endemik atau normal.

Selain pandemi, juga akan muncul tantangan-tantangan baru yang harus diwaspadai. Kendati begitu, Indonesia termasuk negara yang sudah bisa mencapai pemulihan ekonominya sebelum pre-covid.

“Jadi artinya GDP kita secara level tingkat sudah mencapai pre-covid level atau bahkan di atasnya, dan itu didukung oleh pemulihan baik sisi permintaan seperti konsumsi, investasi dan ekspor maupun dari sisi produksi nya yaitu manufaktur, perdagangan dan bahkan konstruksi juga sudah mencapai pre pandemi level,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemulihan Cepat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Keterangan Pers Menteri Keuangan, Roma, secara virtual, Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu pemulihan yang cukup cepat hanya 5 Kuartal Indonesia sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi pandemi covid-19.

Jika dibandingkan dengan yang lain, masih banyak negara-negara tetangga di ASEAN maupun emerging Country di dunia yang belum mencapai pre-covid level. Bahkan mereka GDP-nya masih ada di sekitar 94-97 persen.

“Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. APBN tetap akan suportif namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓