Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, transformasi ekonomi merupakan titik kunci Indonesia untuk bisa mencapai visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas.
“Transformasi ekonomi ini membutuhkan riset dan inovasi sebagai kunci penting agar produktivitas Indonesia dapat meningkat,” kata Amalia dalam webinar Presidensi G20 Indonesia: Transformasi Ekonomi untuk Penguatan dan Pemulihan Bersama, Kamis (24/2/2022).
Menurutnya, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas tentunya akan sangat penting dalam mendorong peningkatan riset dan inovasi, serta menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi yang lebih baik.
Advertisement
Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah memang telah memperbaiki kerangka regulasi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan inovasi.
Kerangka ini difokuskan untuk menghasilkan intervensi dan inovasi melalui penguatan sistem perencanaan dan pengawasan, tata kelola kelembagaan, sumber daya, jaringan, pendanaan serta pelayanan.
Pemerintah juga berupaya untuk memobilisasi unsur-unsur pemangku kepentingan ekosistem pengetahuan, dan inovasi, serta memperkuat hubungan antar sektor.
Baca Juga
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Mendifusi Pengetahuan
Pemerintah juga berupaya untuk mendifusi pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan kepada para produsen dari para aktor pengetahuan dan inovasi.
Sehingga terjadi sinergitas antara peran sektor publik dengan sektor swasta, di mana hal ini adalah kunci keberhasilan kemajuan ekonomi Korea dibandingkan Rusia.
“Selanjutnya pemerintah terus berusaha dan melakukan perumusan kebijakan berbasis bukti, serta menyusun peraturan yang berlandaskan produk pengetahuan dan inovasi,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, Pemerintah juga berkolaborasi dengan produsen, pengguna, serta perantara pengetahuan dan inovasi untuk menjadikan proses transisi menuju ekonomi berbasis kemajuan dilakukan dengan cara yang efektif.
“Hal ini dilakukan tentunya salah satu yang kita ketahui dan kita dengan pemerintah memperkuat eksekusi, melalui print untuk mengelola dan memobilisasi pelaku pengetahuan dan inovasi, serta memperkuat tata kelola sumber daya manusia pendanaan serta sarana prasarana ilmu pengetahuan,” pungkas Amalia.
Advertisement