Diluncurkan 24 Maret, Luhut: Daerah Wajib Belanja Lewat E-Katalog

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka meningkatkan pembelanjaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemerintah akan meluncurkan platform E-Katalog pada 24 Maret mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri Kick-off Meeting untuk pertemuan Menteri G20 bidang Ekonomi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Selasa (15/3/2022).

E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Tanggal 24 (Maret) nanti kita akan launching E-Katalog, di mana E-Katalog itu kita akan mewajibkan seluruh daerah untuk belanja melalui E-Katalog dan itu akan berdampak pada pemerataan UMKM, berdampak kepada rakyat, karena dengan mengalokasikan 400 triliun itu kita akan memanfaatkan untuk membelanjakan kepada industri-industri kecil di daerah, di kampung, supaya mereka bisa masuk di katalog daerah, sehingga nanti pengadaan itupun akan membuat efisiensi dan akan mencegah korupsi, karena dengan demikian tidak perlu lagi tender,” kata Menko Luhut dalam konferensi pers.

Untuk E-Katalog tersebut, Menko Luhut memaparkan nantinya bukan hanya makanan atau minuman saja yang diperjual-belikan, namun beberapa barang lainnya sampai sepeda motor dan mobil yang tentunya buatan dalam negeri.

“Jadi semua yang bisa dibuat dalam negeri kita paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap berapa tahun ke depan itu akan jalan. Jadi ini juga show case dalam G20. Jadi digitalisasi ini akan membuat Indonesia jauh lebih bagus daripada yang diduga orang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan bahwa E-Katalog ini sudah disiapkan selama kurang lebih 7 bulan.

"Jadi kami usul kepada Presiden kenapa E-Katalog ini tidak kita wajibkan kepada government procurement (pengadaan barang dan jasa)? Karena setelah kajian dan segala macam studi, jadi Presiden memerintahkan kita setuju dan lakukan ini,” ujarnya.

“Nah ini menjadi sangat penting karena dengan digitalisasi, semua nantinya di daerah, kabupaten/kota, bisa membuat digitalnya sendiri tetapi tetap link ke pusat. Bagaimana monitornya? Kita akan monitor semua, diaudit secara berkala oleh BPKP, kemudian nanti kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi dengan sanksi yang sudah diatur dengan jelas. Nah kalau ini terjadi, ini akan membuat pemerataan ekonomi tanpa kita sadari,” tambahnya.

Sehingga dengan adanya E-Katalog, diharapkan pula nantinya anak-anak muda Indonesia akan bisa berkreasi menciptakan sesuatu yang bisa dimasukan ke E-Katalog.

“Jadi balik lagi bahwa kekuatan digital tadi akan mengurangi korupsi karena tidak ada lagi negosiasi, karena semua harga sudah fix,” jelasnya.

Terkait peluncuran E-Katalog ini sendiri, Menko Luhut mengungkapkan akan dilaksanakan di Bali dengan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

“Dengan E-Katalog ini, saya bukan hanya melihat dampak pertumbuhan ekonomi saja, tapi saya melihat juga lapangan kerja yang tercipta untuk jutaan orang, dan inovasi anak-anak Indonesia.

Jadi bagaimana anak-anak muda kita mengcreate apa yang sekarang kita kerjakan, yang sedang jalan, yang saya sebut ‘challenges tender’ yakni mengkreasikan barang-barang yang dibutuh pemerintah, kita kasihkan ke _market,_ dihubungkan dengan anak muda yang mendesign, kita lihat design dan dipilh oleh para ahli, mana yang bagus, terus bagaimana cara kita membiayai dengan membikin pilot project dan kemudian jadi, lalu kita masukkan e catalog, dan itu nanti diproduksi oleh UMKM-UMKM. Jadi saya kira digitalise ini contoh di dalam G20 bahwa showcase kita mengenai digitalisasi ini menjadi bagus,” detailnya.

Menambahkan Menko Luhut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan adapun dukungan Kominfo terhadap E-Katalog ini antara lain memberikan dukungan dalam bentuk aplikasi E-Katalog itu sendiri, kemudian menyiapkan _bandwith_ (terkait internet) yang memadai untuk pelaksanaan aplikasi tersebut, serta menyiapkan pusat data nasional di Kominfo yang berkaitan dengan tata kelola E-Katalog tersebut.

“Nah ini kerja sama kolaborasi lintas Kementerian/ Lembaga untuk mendukung LKPP agar niat kita untuk memanfaatkan APBN yang utama dan terutamanya menggunakan atau membelanjakannya bagi produk-produk dalam negeri oleh putra-putri Indonesia,” pungkasnya.