Pemerintah Targetkan 1 Juta Produk UMKM Tayang di e-Katalog LKPP di 2022

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa terdapat perubahan kebijakan belanja Pemerintah, salah satunya Pemerintah menargetkan bisa menayangkan 1 juta produk UMKM di e-katalog LKPP pada 2022. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“LKPP juga mendapatkan instruksi kalau dulu target RKP nya 95 ribu, sekarang targetnya 1 juta produk. Kami yakin kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif insyaallah akan tercapai,” kata Abdullah dalam acara dalam Afirmasi Pembelian & Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin (25/4/2022).

Tak hanya itu saja, perubahan kebijakan belanja Pemerintah lainnya yaitu pro terhadap UMK koperasi. Dimana 40 persen belanja untuk UMK koperasi, dan UMK Koperasi tak diutang karena ada kartu kredit Pemerintah.

“Terima kasih Menteri dalam negeri dan juga Menteri Keuangan dan para Menteri, yang telah bekerja keras. Sehingga teman-teman nanti UMK datang ke Pemda tidak lagi takut di hutang karena nanti aka nada kartu kredit Pemerintah,” ujarnya.

Perubahan lainnya, yaitu pro pemerataan ekonomi, sehingga pengusaha mudah masuk e-katalog lokal Pemda. E-katalog Pemda mendorong untuk pemerataan Indonesia ke seluruh Republik Indonesia.

Selanjutnya, terintegrasi dan terdigitalisasi. Dimana sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek sekarang telah terintegrasi. Lalu, mengintegrasikan sistem informasi antar Kementerian yang sekarang ini menjadi mandat dari Presiden targetnya bulan depan selesai.

“Terima kasih Menteri BUMN karena telah menugaskan Telkom ada 15 anak hebat yang ditugaskan kepada kami, untuk mengintegrasikan membantu dari data dari hulu sampai Hilir termasuk bersama kementerian keuangan,” ujarnya.

Kemudian, mengintegrasikan belasan marketing swasta ke sistem belanja negara dan mudah diakses dunia usaha, memangkas birokrasi, mudahkan produk masuk e-katalog. Perubahan yang terpenting adalah e-katalog mudah diakses dunia usaha, Pemerintah telah memangkas birokrasi agar memudahkan produk masuk katalog elektronik di LKPP.

“Dulu ada 8 proses sekarang tinggal dua proses,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Koperasi dan UKM membuka secara resmi Puncak Acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri, dalam rangka aksi afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, melaporkan pelaksanaan kegiatan Puncak acara pameran dan temu bisnis tahap kedua ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada para Menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan BUMN tentang aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri, pada tanggal 25 Maret di provinsi Bali.

“Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dan kementerian perindustrian,” kata Hanung dalam Afirmasi Pembelian & Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin (25/4/2022).

Dalam acara Puncak pameran dan temu bisnis ini dihadiri oleh menteri , kepala lembaga, gubernur, bupati, Walikota, Direktur Utama Bank seluruh Indonesia, untuk meyakinkan bahwa produk-produk UMKM telah mampu dan mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 25-26 di Jakarta Convention center, meliputi pameran produk UMKM yang menghadirkan sebanyak 100 UKM dengan fokus produk substitusi impor yang inovatif.

Kemudian akan ada temu bisnis 10 kementerian dan lembaga, dan 10 pemerintah provinsi dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa pengadaan produk dalam negeri yang terbesar secara offline dan online.

Dalam kegiatan ini Kementerian PUPR akan menunjukan kebijakan penerapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan UMKM koperasi dalam pengadaan atau proyek-proyek dengan nilai yang besar, yaitu penandatanganan komitmen oleh pemegang pekerjaan untuk penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah.

Selain itu, temu bisnis ini juga dilaksanakan secara offline oleh 25 BUMN, kemudian akan ada kegiatan untuk aksi afirmasi komitmen belanja produk dalam bagi oleh 10 K/L dan 10 Pemda. Juga akan diadakan agenda konsultasi untuk masuk dalam e-katalog oleh LKPP, konsultasi LPSE sektoral dan konsultasi TKDN.

Selanjutnya, di hari kedua akan dilakukan kegiatan diskusi masalah-masalah pelaksanaan di lapangan, coaching Clinic, koordinasi program UMKM dan koperasi dan lanjutan business matching.

“Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pameran dan temu bisnis tematik tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 21 April di gedung Smesco exhibition hall,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dikunjungi oleh perwakilan Kementerian lembaga Pemda asosiasi dan penyedia. Pameran ini menghadirkan 400 UMKM dengan produk lokal yang berkualitas yang terdiri dari 100 UMKM dengan tema alat kesehatan, wellness dan produk K3 keselamatan keamanan kesehatan.

Lalu, ada 10 UMKM dengan tema alat berat manufaktur dan pertanian pada tanggal 14 dan 15 April Tahun 2022. Selanjutnya, pada tanggal 17 tanggal 18 April diadakan pameran dan dengan tema temu bisnis informasi komunikasi dan digital. Acara terakhir pada tanggal 23 21 April lalu diadakan pameran industri kreatif jasa teknik dan lain-lainnya.

“Selama pameran berlangsung dan temu business tahap kedua yang terjadi transaksi dengan jumlah 568 transaksi, di mana potensial terbesar adalah produk aspal,” pungkasnya.