Pendapatan APBN DKI Jakarta hingga Maret 2022 Capai Rp 300,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pendapatan APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp300,7 triliun atau 31,25 persen dari target, tumbuh 34,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta Arinto Sujatmono, menjelaskan, komponen realisasi tertinggi berasal dari PNBP mencapai 38,41 persen dari target, disusul Penerimaan Perpajakan mencapai 30,31 persen dari target, dan Hibah sebesar 18,27 persen dari target.

“Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang signifikan terjadi karena adanya perbaikan atau pemulihan ekonomi, peningkatan jumlah Wajib Pajak, kenaikan harga komoditas, serta didukung adanya program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang memberikan kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Maret 2022,” kata Arinto dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu (27/4/2022).

Pertumbuhan penerimaan bea cukai meningkat karena kenaikan signifikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan perbaikan kinerja ekonomi yang mendorong peningkatan Bea Masuk, serta adanya peningkatan volume importasi, ekspor CPO dan turunannya.

Sementara itu, dari sisi Belanja APBN DKI Jakarta menunjukkan penurunan sebesar 29,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 94,26 triliun atau 15,45 persen dari pagu. Realisasi belanja yang mengalami penurunan tertinggi yaitu belanja barang, disusul belanja modal dan belanja sosial.

Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan kinerja positif. Realisasi belanja TKDD sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp2,72 triliun atau mencapai 16,15 persen dari Pagu, naik 5,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

“Peningkatan Penyerapan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 5,46 persen dengan realisasi sebesar Rp2.724,8 miliar menjadi alasan utama realisasi belanja TKDD meningkat, meskipun Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) turun sebesar 1,04 persen,” pungkas Arinto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan catatan pertemuannya dengan Menteri Keuangan dunia tentang kondisi APBN masing-masing negara.

Dikutip dari Instagram @smindrawati, Kamis (21/4/2022), kata Sri, negara yang memiliki komoditas seperti Brazil, Argentina, dan Malaysia seperti mendapat durian runtuh, tetapi negara yang tidak memiliki komoditas mengalami tekanan yang sangat tinggi.

Sedangkan, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang APBN-nya dalam posisi baik. Kondisi harga komoditas tinggi dan pemulihan ekonomi memberikan dampak yang positif.

“Hasilnya? pembiayaan utang turun, APBN surplus 0,06 persen terhadap PDB. Saat pasar surat berharga dan pasar uang mengalami tekanan karena inflasi, geopolitik, dan capital outflow, kita sudah menciptakan ketahanan APBN kita. APBN pun mendapat reputasi dan kredibilitas yang baik. Artinya, strategi kita sudah tepat,” kata Menkeu Sri.

Jika dilihat dari pendapatan asli daerah, komponen pajak daerah yang terdiri dari pajak hiburan, pajak restoran, dan hotel meningkat lebih dari 10 persen. Tentunya, ini menggambarkan ekonomi atau konsumsi masyarakat muncul.

“Ini kabar baik, karena sektor-sektor yang sebelumnya terpukul di masa pandemi kini telah mulai pulih kembali,” ucap bendahara negara ini.

Disisi lain, penerimaan pajak di tingkat pusat juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan PPh 21 sejalan dengan pertumbuhan PPh Badan. Artinya, perusahaan dan industri pulih, karyawan mendapat tambahan bonus.

“Ini signal bahwa ekonomi membaik!,” imbuhnya.

Namun, sisi belanja negara di Kementerian/Lembaga masih perlu dipacu agar lebih giat. Adanya belanja bansos hingga THR yang akan disalurkan bulan April ini, diharapkan mampu memberikan pertumbuhan pada belanja negara.

Menkeu menegaskan, 3 tujuan penting APBN tercapai. APBN mampu melindungi masyarakat, APBN memulihkan ekonomi, dan APBN mulai sehat kembali. APBN #Uangkita yang sudah bekerja keras selama pandemi dan berperan sebagai shock absorber sudah memperlihatkan hasilnya.

“Namun, kondisi APBN hingga Maret 2022 yang baik ini tidak untuk membuat kita terlena karena pandemi belum selesai ditambah dengan terjadinya dinamika geopolitik dan ekonomi global,” pungkas Menkeu.