Jokowi Bakal Umumkan Skenario Subsidi BBM dalam Pidato Nota Keuangan 16 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan pada Selasa 16 Agustus 2022. Di dalamnya akan diungkap soal skenario subsidi BBM.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 15 Agu 2022, 17:15 WIB
Diterbitkan 15 Agu 2022, 17:15 WIB
Pertamax Cs Turun Harga
Petugas mengisi BBM pada sebuah motor di salah satu SPBU, Jakarta, Sabtu (5/1/2019). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi masing-masing Dexlite Rp 200 per liter, dan Dex Rp 100 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan dalam Rapat Tahunan MPR dan Rapat Bersama DPR & DPD RI pada Selasa (16/8/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Jokowi esok bakal menyampaikan sejumlah strategi pemerintah untuk keberlanjutan program subsidi energi termasuk di dalamnya subsidi BBM.

Pernyataan itu dipersiapkan guna menghadapi pendapatan negara yang perlahan menipis ketika windfall profit dari kenaikan harga komoditas mulai melandai.

"Tentu pemerintah akan terus mengkaji skenario-skenario yang ada. Nanti akan diumumkan oleh pidato bapak Presiden," kata Menko Airlangga saat dijumpai di The Ritz Carlton Jakarta, Senin (15/8/2022).

Airlangga belum mau membeberkan lebih lanjut, bagaimana kelanjutan program subsidi pemerintah dalam menjaga kenaikan harga, termasuk subsidi BBM dan energi yang kini giat dilangsungkan. "Nanti kita lihat," ucapnya singkat.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan Indonesia yang berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 27 bulan beruntun. Pada Juli 2022, negara sukses membukukan surplus USD 4,22 miliar.

Namun, jumlahnya mengecil dibanding bulan sebelumnya. Adapun pada Juni 2022, neraca dagang RI tercatat surplus USD 5,09 miliar.

Pada surplus kali ini, nilai impor mengalami kenaikan sekitar 1,64 persen secara bulanan atau month to month (mtm) dibanding Juni 2022, yang sebesar USD 21 miliar.

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia secara bulanan pada Juli 2022 juga terpangkas sebesar 2,20 persen, dari sebelumnya USD 26,15 miliar per Juni 2022 menjadi USD 25,57 miliar pada Juli 2022.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mendag Usul Subsidi BBM Langsung ke Warga Miskin Rp 500 Ribu per Bulan

Harga BBM nonsubsidi
Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) secara berkala melakukan penyesuaian harga BBM di 3 produk.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.

Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.

“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin (15/8/2022).

Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.

Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Hemat Anggaran

Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU Jakarta
Suasana sepi pelanggan saat stok pertalite habis di salah satu SPBU kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022). Kekosongan pertalite diduga disebabkan oleh migrasi pengguna pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya akibat disparitas harga yang cukup tinggi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pada saat yang sama, sambung Mendag, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih.

Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik; Kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga; Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik; dan keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.

Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya. “Sekali lagi PAN menawarkan solusi dari permasalahan bangsa yang akut ini.”

Ia mengusulkan subsidi langsung itu lantaran energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia. “Itu tak bisa dihindari,” timpalnya.

Infografis Subsidi Harga BBM hingga Tarif Listrik Bakal Dihapus? (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Subsidi Harga BBM hingga Tarif Listrik Bakal Dihapus? (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya