KKP Ekspor 2.533 Kg Tuna Papua ke Jepang

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor 2.533 kg ikan tuna Papua ke Jepang. Ekspor ikan tuna hasil kerja sama KKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua melalui proses quality assurance kepada PT Indo Numfor.

"Alhamdulillah, kita sama-sama telah menyaksikan ekspor ikan tuna dari Biak ke Jepang," kata Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura, Suardi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/8/2022).

Kegiatan ekspor ini sangat spesial karena masih dalam suasana peringatan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ekspor ini sekaligus menandai potensi perikanan Bumi Cenderawasih yang begitu luar biasa.

"Tentu ini sangat spesial, karena ekspor dilakukan 11 Agustus menjelang kita peringati momen kemerdekaan," ucapnya.

Suardi berharap pengiriman ke negeri Sakura ini menjadi momentum sekaligus stimulus bagi pelaku usaha lain untuk turut melakukan ekspor. Dia memastikan, jajaran BKIPM Jayapura selalu siap mendampingi serta melakukan asistensi dari sisi quality assurance agar pelaku usaha di Papua, khususnya di wilayah kerja BKIPM Jayapura bisa menembus pasar internasional.

Layanan BKIPM di antaranya ialah penerbitan sertifika hazard analysis and critical control point (HACCP) hingga cara karantina ikan yang baik (CKIB). Sertifikat tersebut menjadi jaminan kualitas dan mutu produk perikanan di pasar internasional.

"Semoga ekspor ini menjadi awal sekaligus inspirasi bagi pelaku usaha lain, dan kami tentu selalu siap untuk mendampingi," tegasnya.

Ekspor tuna ini langsung menjangkau Narita, Jepang.

Untuk diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap pelaku usaha perikanan mampu bersaing dan eksis di pasar global.

Diapun pun mengintruksikan agar jajarannya memfasilitasi para pelaku usaha perikanan baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merencanakan pembuatan kampung nelayan yang memiliki daya tarik, tidak hanya budidaya ikan melainkan juga pariwisata.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pada perkembangan smart fisheries village pihaknya sudah menyiapkan model program tersebut. Ia meminta kepada pihak industri untuk melakukan lebih lanjut model dan investasi dalam program ini.

Ia menjelaskan program ini tentu akan melibatkan masyarakat dan juga bekerja sama dengan stakeholder yang bersangkutan.

“Saya minta kepada kepala jajaran SDM, tetapi ini kemudian bukan hanya jadi model tetapi kita juga bisa sampaikan kepada pihak industri mereka melakukan jadi kita siapkan model,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam acara Rapat Kerja Teknis BPSDMKP, Selasa (2/8/2022).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengatakan untuk smart fisheries village pada tahun 2022 akan dibuka di 34 lokasi. Sementara untuk saat ini difokuskan pada lokasi di Panambangan.

“Kita masih membentuk satu model jadi kita fokus di Panambangan,” ucap Nyoman Radiarta.

Ia berharap pada pada akhir tahun ini semua pengembangan smart fisheries village sudah selesai. “Kita akan gerak bersama akhir tahun ini sudah jadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk potensi ekonomi dalam smart fisheries village tidak hanya dalam aktivitas perikanan pembudidayaan saja tetapi kampung smart ini akan ada pariwisata, ekowisata hingga kuliner.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih modern. Nantinya pengembangan desa nelayan yang ada saat akan memanfaatkan teknologi.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) I Nyoman Radiarta mengungkap, pengembangan desa nelayan akan menggandeng sejumlah pihak. Pihak tersebut baik dari kementerian lain, BUMN bahkan swasta.

"Tentunya kita tak akan bergerak sendiri, kami melakukan sinergi dengan komponen stakeholder yang ada di luar sana dalam mengembangkan potensi yang ada," kata dia dalam Bincang Bahari Smart Fisheries Village, Kamis (21/7/2022).

KKP ingin mengembangkan kampung nelayan yang sustainable atau berkelanjutan, modern, akselerasi, regenerasi, dan memanfaatkan teknologi. Desa nelayan cerdas ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah perkembangan teknologi.

"Saya kira inilah saatnya kita kombinasikan berbagai teknologi yang ada untuk melakukan pengembangan smart fisheries village tersebut," kata dia.

Nyoman sudah mulai meraba pihak yang bisa diajak kerja sama yaitu Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.