Penlok Terbit, Konstruksi Jalan Tol Kertosono-Kediri Dimulai 2023

Liputan6.com, Jakarta PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) yang mengelola Jalan Tol Kertosono-Kediri, saat ini tengah memasuki tahap identifikasi dan inventarisasi lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Progres ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya penetapan lokasi (penlok) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Direktur Utama PT JNK Arie Irianto menjelaskan, penlok yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur pada akhir Mei 2022 lalu tersebut mencakup wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Saat ini, tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kedua Kabupaten juga telah terbentuk dan memasuki tahap pelaksanaan tugas.

"Saat ini progres pembebasan lahan untuk kedua Kabupaten berjalan dengan simultan, diantaranya melakukan pengukuran dan pendataan lahan serta sosialisasi untuk 5 kecamatan dan 22 desa dalam penlok yang telah ditetapkan. Kami dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan akan berupaya agar pembebasan lahan untuk kedua Kabupaten berjalan sesuai dengan target yang diharapkan," ujar Arie, Selasa (23/8/2022).

Arie menambahkan, jika berjalan lancar dan pembebasan lahan sesuai dengan target, maka PT JNK optimis secara parsial pembangunan konstruksi untuk Jalan Tol Kertosono-Kediri dapat dimulai pada 2023.

Dengan catatan, progres lahan bebas telah mencapai 75 persen. Saat ini PT JNK juga tengah mengejar persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) untuk jalan tol tersebut.

"PT JNK juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyelenggaraan pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sekitar," tutur Arie.

Jalan Tol Kertosono-Kediri merupakan perpanjangan Jalan Tol Ngawi-Kertosono. Sesuai dengan addendum Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tahun 2019, Jalan Tol Kertosono-Kediri memiliki panjang 20,30 Km dengan biaya investasi Rp 3,9 triliun.

Jalan tol ini akan dilengkapi dengan satu junction Kedungsoko, yang menghubungkan dengan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, serta dua interchange yang terletak di Kabupaten Nganjuk yang tersambung dengan jalan akses Sugihwaras dan di Kabupaten Kediri yang tersambung dengan jalan akses Banyakan. Selain itu, Jalan Tol Kertosono-Kediri direncanakan juga akan mempunyai dua Gerbang Tol (GT) baru yaitu GT Sugihwaras dan GT Kediri.

"Jalan Tol Kertosono-Kediri akan tersambung dengan Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang telah beroperasi penuh sejak tahun 2018, sehingga total panjang jalan tol yang dikelola PT JNK untuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri adalah sepanjang 108,3 Km. Jalan tol ini juga akan menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Jawa Timur bagian selatan hingga mendukung konektivitas akses menuju Bandara Internasional Kediri," tutup Arie.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp95,48 triliun untuk pengadaan lahan atas 104 Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2017 sampai Mei 2022 yang bersumber dari APBN.

"Anggaran pengadaan lahan PSN oleh LMAN mencapai Rp95,89 triliun, itu sejak 2017," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo dalam Media Briefing: Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I 2022 di Jakarta, Selasa (26/7).

Secara rinci, realisasi pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN pada 2017 sebesar Rp11,27 triliun. Kemudian, realisasi pendanaan pengadaan lahan meningkat menjadi Rp21,21 triliun.

Selanjutnya, nilai pengadaan lahan di 2019 mencapai Rp13,88 triliun. Lalu, realisasi anggaran kembali meningkat menjadi Rp19,95 triliun di 2020.

Adapun, realisasi nilai pengadaan lahan PSN di 2021 menjadi yang tertinggi sebanyak Rp22,85 triliun. Sementara itu, realisasi pengadaan lahan hingga semester I-2022 mencapai Rp5,86 triliun.

Dalam bahan paparannya, anggaran tersebut tersebar ke dalam 104 proyek strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia. Antara lain 50 proyek jalan tol, 37 proyek bendungan, 9 proyek Kereta Api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek KSPN, dan 1 proyek air baku.

Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi investasi telah signifikan menciptakan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadikan investasi tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa.

Founding Partner Dentons HPRP Al Hakim Hanafiah mengatakan terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha dan industri Indonesia dari dampak kebijakan baru Pemerintah, perubahan ini membuka kesempatan baru yang harus secara cermat dimanfaatkan semua kalangan.

“Dalam 32 tahun kiprah kami dalam dunia hukum Indonesia, kami telah banyak mengalami perubahan landscape hukum di Indonesia dan kami melihat bahwa perubahan-perubahan ini cukup signifikan, terutama dalam hal-hal seperti investasi dan ease of doing business,” ujarnya dalam Virtual Seminar Law and Regulation Outlook 2022: Recovery in Business and Investment yang digelar secara daring di Jakarta, dikutip Kamis (17/2/2022).

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menjaga keseimbangan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sejalan dengan proyeksi pemerintah, yakni 3,69 persen secara tahunan. Pemerintah optimistis pertumbuhan di 2022 akan lebih tinggi.

Untuk mendukung iklim investasi, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memudahkan perizinan dengan memberlakukan online single submission (OSS), sistem perizinan berusaha secara digital.

Pemerintah terus melakukan perbaikan OSS dan penguatan SDM, baik kementerian lembaga dan daerah. Pemerintah juga fokus memenuhi ketentuan Mahkamah Konstitusi untuk Undang Undang Cipta Kerja.

Mengenai pentingnya dukungan regulasi untuk proyek strategis nasional, Telisa Falianty, Ekonom UI mengatakan ada lima tantangannya, yaitu akses ke market, regulasi sektoral, infrastruktur, kondisi ekspor dan bea impor, serta ketersediaan tenaga kerja asing.

“Sedangkan secara umum ada tiga jenis permasalahan terbanyak dari 190 kasus investasi berdasarkan data BKPM adalah 34,9 persen masalah pengadaan lahan, 32,6 persen masalah perizinan, 17,30 persen masalah regulasi perpanjakan/kebijakan dan 15,2 persen masalah lainnya,” paparnya.

Menjawab kendala ini, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM, Riyatno mengatakan Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi berdasarkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2021. Pemerintah juga membantu memfasilitasi penyelesaian proyek bermasalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas Percepatan Investasi adalah mengusulkan proyek atau sektor/komoditas yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan/menambah devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal, serta mempercepat pelaksanaan kerja sama antara pelaku usaha dengan skala usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.