Zulkifli Hasan: Seharusnya Bupati dan Wali Kota Ikut Kendalikan Harga Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta peran aktif dari kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota untuk ikut mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Langkah ini guna memberikan ketegangan ke masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.

Pengendalian harga pangan agar tetap stabil sejatinya tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki persepsi dan pemahaman yang sama maka pengendalian harga pangan akan lebih mudah dilakukan.

"Tentunya kalau tugas antar pemerintah pusat, Gubernur Bupati itu satu pengertian itu lebih mudah," ujar Zulkifli dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (30/8/2022).

Kenaikan harga bisa disebabkan berbagai faktor seperti musim, keperluan besar yang mendadak seperti pandemi, acara besar, dan sebagainya. Namun dari sejumlah faktor itu,  pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus menerus melonjak.

Lonjakan harga, imbuh dia, akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Kondisi ini menurut Zulkifli akan menurunkan kepuasan masyarakat dan menimbulkan kemarahan. Sebagai mitigasinya, Zulkifli mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.

"Pak menko juga Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ini tugasnya pemerintah daerah karena menteri perdagangan punya Kadis (kepala dinas) yaitu kepala daerah," imbuhnya.

"Oleh karena itu kalau ada bergolak harga mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah tidak hanya pusat," sambungnya.

Ada beberapa langkah yang menurut Zulkifli patut dilakukan pemerintah daerah seperti memberi subsidi pakan, subsidi transportasi pengangkut bahan pokok. Nantinya anggaran untuk subsidi dapat diambil dari dana cadangan.

"Seharusnya tidak hanya Kementerian Perdagangan tapi ini menyangkut pemerintahan mulai dari bupati dan wali kota," pungkas Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta pemerintah segera menyelesaikan ancaman krisis pangan global di tahun ini. Ketahanan pangan harus bisa terjamin dari sekarang karena tahun depan sudah mulai memasuki tahun politik.

"Jangan sampai masalah perut ini berinteraksi dengan isu politik," kata Perry dalam Pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang, Rabu (24/8).

Sebagaimana diketahui, dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata dan ketegangan politik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Bahkan sekarang muncul ketegangan politik baru antara China dan Taiwan.

"Akibat perang global, harga energi yang tinggi, harga pangan tinggi, rantai pasokan global yang mata rantainya mandek dan ini berkaitan dengan ketegangan politik di Rusia, Ukraina dan Taiwan," kata dia.

Maka, langkah yang seharusnya diambil pemerintah kata Perry kembali ke dasarnya. Memastikan harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga sebelum memasuki tahun politik.

"Dengan begitu back to basic, kembali ke harga-harga yang butuh perhatian kita ke rakyat. Jadi isunya tidak masuk ke tahun politik," kata dia.

Perry mengatakan meskipun secara nasional produksi beras berlebih, namun fakta di lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Kondisi geografis Indonesia membuat satu wilayah mengalami surplus dan wilayah lainnya mengalami defisit.

Dalam kondisi ini, Perry menilai setiap pemerintah daerah (Pemda) harus bisa bekerja sama dalam hal distribusi. Agar ketersediaan pangan tidak menjadi pemicu kenaikan inflasi nasional.

"Diperlukan leadership dari Pemerintah Pusat dan Pemda dan ini sangat manjur mengatasi struktur pasar," kata dia.

Selain masalah beras, bahan pangan lainnya juga memberi andil dalam kenaikan inflasi seperti aneka cabai dan bawang. Strategi yang bisa didorong dengan melakukan urban farming seperti menanam cabai dengan polybag. Tanaman cabai hanya memerlukan waktu 3 bulan dari masa tanam hingga panen.

"Jadi harus ada gerakan end to end untuk stabilitas harga. Paling utama ini mengubah mindset dari perilaku masyarakat," kata dia mengakhiri.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com