Kompor Listrik Tak Cocok untuk Masyarakat Miskin, Lebih Murah LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan tidak akan menjalankan program konversi kompor LPG ke kompor listrik pada tahun ini. Pemerintah masih ingin mendengar pendapat masyarakat mengenai hal ini.

Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program konversi kompor listrik tidak cocok diterapkan pada kelompok masyarakat miskin dengan daya listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA). Alasannya, penggunaan kompor induksi membutuhkan listrik dengan daya besar.

"Kompor listrik kurang pas untuk daya 450 va dan 900 VA, karena butuh daya listrik yang besar," kata Bhima kepada Merdeka.com di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Sehingga, pelanggan kelompok ekonomi bawah tersebut harus menambah daya di atas 900 VA agar bisa lebih optimal menggunakan kompor listrik.

Ironisnya, hal tersebut justru akan membebani biaya tagihan masyarakat kelompok miskin yang ujung-ujungnya akan lebih mahal dibandingkan penggunaan kompor gas LPG 3 kg.

"Kalau orang miskin disuruh memilih kompor listrik dengan naik daya, atau beli LPG 3 kg jelas lebih murah menggunakan LPG 3 kg," ucapnya.

Pun, tidak semua alat memasak cocok digunakan untuk kompor listrik. Oleh karena itu, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli peralatan memasak baru.

"Alat masak kompor listrik khusus, mahal dan memberatkan orang miskin," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Center Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai ada tujuan lain dari pemerintah dalam program migrasi penggunaan kompor listrik dari kompos gas LPG. Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil.

"Pemerintah ingin kurangi ketergantungan bahan bakar fosil, tapi di hulu pembangkit listrik masih dominan batubara dan BBM," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (24/9).

Hanya saja, cara ini dinilai Bhima sangat tidak tepat. Mengingat hulu pembangkit listrik juga masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan energi listrik.

"Jadi sama saja konsumsi listrik naik maka PLTU yang butuh batu bara semakin tinggi," kata dia.

Alhasil, Bhima mengatakan strategi yang digunakan ini hanya memindahkan beban penggunaan energi. Semula bebannya di hilir kini akan dipindahkan di hulu.

PT PLN (Persero) memastikan dukungan terhadap arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik sesuai yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Kamis 23 September 2022.

PLN terus fokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba yang telah dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar.

“Arahan pemerintah sangat jelas dan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik,” jelas Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA.

Tidak ada perubahan daya listrik pelanggan. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik.

Jalur kabel ini terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan.

“Meskipun disediakan jalur kabel khusus memasak oleh PLN, daya listrik KPM tidak mengalami perubahan. Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA. Kami juga memastikan, tidak ada pengalihan daya 450 VA ke 900 VA sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat," ujar Darmawan.

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan. Kendala-kendala teknis yang dialami KPM dalam menggunakan peralatan memasak seperti panci dan wajan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan.