Di Hari Maritim Nasional, Luhut Ingin Ubah Mindset Ekonomi Maritim Hanya di Laut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung gerakan literasi maritim nasional untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan kemaritiman.

Hal itu Menko Luhut dalam acara Hari Maritim Nasional ke-58 yang disiarkan secara daring pada Selasa (27/8/2022). 

"Selama ini kita hanya memahami kegiatan kemaritiman hanyalah kegiatan yang terjadi hanya di laut. Ekonomi maritim hanyalah kegiatan ekonomi yang hanya terjadi di perairan, ini mindset yang harus kita ubah," ujar Luhut. 

"Saat ini kita sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim berbasis konsep baru ekonomi maritim, dan mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengetahui besaran PDB maritim berdasarkan pemahaman ini," lanjutnya. 

Luhut melanjutkan, bahwa PDB maritim diperlukan sebagai baseline yang akan dipantau perkembangannya setiap tahun. 

"Capaian PDB Maritim juga akan menjadi feedback pembangunan kemaritiman yang akan kitab laksanakan di waktu-waktu mendatang," jelasnya.

Luhut mengungkapkan, kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasi nilai PDB kemaritiman Indonesia pada tahun 2020 sebesar 1,212 triliun ada 11,3 persen dari PDB Nasional yang mencapai 10.722 triliun. 

"Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia.

Dalam mewujudkan visi besar tersebut, kebijakan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.

"Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari. Justru di laut kita jaya," kata Menko Luhut di Jakarta, Jumat (23/9/2022)

Strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui pendekatan ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Kemudian, strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta penatakelolaan maritim yang baik. Selain itu, strategi budaya juga dipayakan untukmencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.

Di samping itu, Kemenko Marves sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia.

Lembaga Survei Indodata bersama International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) merilis hasil survei kolaborasi terkait kebijakan maritim era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hasilnya, mayoritas responden mengaku tidak puas dengan kebijakan maritim saat ini.

“Sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin saat jumpa pers Kick Off Hasil Survei Isu Kemaritiman Indonesia, Minggu (11/9/2022).

Danis menjelaskan, ketidakpuasan mayoritas responden disebabkan karena penggalian potensi belum dilakukan maksimal. Padahal, kekayaan laut Indonesia sangat besar dan bisa menarik investasi yang dari berbagai kawasan di dunia.

“Kita akan mencoba memunculkan kembali gagasan tentang pentingnya kebijakan maritim nasional itu dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional,” ucap dosen UPN Veteran Jakarta ini.

Danis berharap, dengan temuan itu pemerintah dapat bergerak dalam momentum Hari Maritim Nasional pada 23 September mendatang.

“Nantinya, pada peringatan hari tersebut, Indodata akan memberikan penganugrahan award kepada beberapa tokoh maritim, baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman,” urai Danis.

Diketahui, survei terhadap kebijakan maritim nasional ini dilakukan di 34 provinsi dari tanggal 25 Juli-30 Agustus 2022. Total sebanyak 1200 responden dilibatkan dengan margin of Error plus minus 2,8 persen.