Sri Mulyani Sebut Krisis Iklim Jadi Tantangan Serius Usai Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkan, krisis iklim jadi ancaman serius pasca dunia melewati pandemi covid-19. Bahkan, ini bisa membuat tingkat pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat. Sebelumnya, ia sudah mewanti-wanti soal potensi terjadinya resesi di berbagai negara di dunia.

Artinya, tantangan ekonomi yang dihadapi ke depan sangat banyak. Pulih dari pandemi, ancaman resesi hingga ancaman krisis iklim atau climate change.

"Climate change adalah The Global Threat yang sangat serius. Kalau kita sekarang have the taste of how does it look, kalau negara dan dunia dihadapkan shock besar seperti pandemi, at least you heave initial taste of those global shock. Maka climate change is gonna be another shock," papar Sri Mulyani dalam Indonesia Economic Outlook Forum 2023, Senin (3/10/2022).

Ancaman nyata yang ada didepan mata, kata dia, adalah krisis pangan hingga krisis energi. Termasuk dampak dari adanya perang Rusia-Ukraina dimana berimbas pada melemahnya suplai di seluruh dunia.

Di sisi lain, ancaman kenaikan inflasi turut menyertai krisis tersebut. Dua hal ini, menurut bendahara negara itu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Tapi ini memberikan kosnekuensi yang luar biasa bagi negara-negara di dunia. Perang di Ukraina, menimbulkan disrupsi dari sisi pasokan, maka jika anda melihat agregat supply, its gonna be adanya suatu shock. Kalau itu tren, ya gak tren seperti ini (naik), dia bisa jatuh," ujarnya.

"Dan kalau pun dia jatuh, nanti slope-nya mungkin tidak sama dengan pre-covid, bisa jadi dia menjadi lebih landai, artinya kita mungkin tidak  bisa recover cepat," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp 2.463 triliun pada tahun 2023. Target tersebut dinilai optimis, karena pemerintah telah merencanakan jaring pengaman APBN.

"Untuk postur APBN 2023, pendapatan negara (ditargetkan) mencapai Rp 2.463 triliun," kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI: Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2023, Kamis (29/9/2022).

Menkeu menjelaskan, pada tahun ini salah satu tantangan yang terbesar adalah gejolak harga komoditas. Maka, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, tata kelola PNBP akan dioptimalkan, peran PNBP sebagai instrumen regulatory akan diarahkan agar mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung dunia usaha.

"Bila dilihat pada harga komoditas target pendapatan negara tahun 2023 terlihat optimis. Oleh karena itu, pemerintah bahkan sebelum mulai tahun anggaran 2023 sudah terus merencanakan bagaimana jaring pengaman bagi APBN apabila harga komoditas menurun secara tajam akibat pelemahan ekonomi pada tahun 2023," ujarnya.

Bendahara negara ini menegaskan, pihaknya akan terus melaksanakan langkah-langkah pengamanan pendapatan negara, baik pajak, kepabeanan, cukai maupun PNBP.

"Berbagai langkah antisipatif di dalam mempersiapkan mekanisme untuk mengamankan tujuan pembangunan dan sekaligus mengamankan APBN tahun 2023 harus dan akan terus kita laksanakan," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di kisaran 5,3 persen. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023 yang sudah disepakati oleh DPR RI.

"Upaya pemulihan ekonomi akan terus dilakukan, proyeksi ekonomi tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 5,3 persen cukup realistis, meskipun kita melihat tantangan Global yang melemah sebagai downside risk," kata Sri Mulyanidalam Rapat Paripurna DPR RI: Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2023, Kamis (29/9/2022).

Adapun dalam Rapat tersebut, bendahara negara ini menyampaikan rincian UU APBN TA 2023, diantaranya inflasi dinaikkan dari semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen.

"Kita harus melihat lebih kepada potensi volatilitas yang masih terjadi dan terutama disrupsi rantai pasok," ujarnya.

Selanjutnya, disepakati nilai tukar rupiah dari semula 14.750 per dolar AS menjadi 14.800 per dolar AS. 

Menurutnya, terkait nilai tukar rupiah ini harus terus diwaspadai dari sisi penguatan dollar index yang terjadi dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang masih akan masih berlangsung hingga semester 1 tahun 2023.

Lalu, ICP telah disepakati pada tingkat USD 90 per barel, dan seperti yang yang terlihat hanya dalam 12 bulan terakhir ICP Indonesia bisa melonjak dari USD 120 turun tajam ke level USD 80. Kata Menkeu, volatilitas ini harus dipertimbangkan dalam menjaga APBN tahun depan.