Pakar Perbankan Global Siap Dongkrak Inklusi Keuangan UMKM

Liputan6.com, Jakarta KoinWorks selaku neobank untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjuk Frank Van Deur sebagai Chief Financial Officer (CFO) secara efektif mulai awal Oktober 2022. Tujuannya, untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi industri-industri yang berdampak tapi belum terlayani sepenuhnya di Indonesia.

Executive Chairman dan Co-Founder KoinWorks, Willy Arifin, mengutarakan keyakinannya pada kemampuan Van Deur yang punya lebih dari 20 tahun pengalaman sebagai ahli di bidang advisory, risk, dan funding di industri keuangan dan perbankan di berbagai wilayah, termasuk AS, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

"Frank memiliki pemahaman yang kuat tentang seluk-beluk yang dibutuhkan oleh ekonomi pasar yang sedang berkembang dan merupakan pemimpin dengan pemahaman yang baik tentang lanskap keuangan global yang dinamis. Penunjukannya sebagai CFO akan menjadi kebanggaan bagi pertumbuhan KoinWorks sebagai neobank yang berfokus pada UMKM di Indonesia," ungkapnya, Rabu (12/10/2022).

Sebelumnya, Van Deur menjabat sebagai Head of Corporate Finance & Capital Markets Asia Pacific di ABN AMRO Bank, yang berbasis di Singapura. Sebagai CFO, Van Deur antara lain akan mengembangkan strategi pendanaan dan forecasting, serta mengawasi pengelolaan keuangan KoinWorks.

"Seiring KoinWorks mengembangkan ekosistem yang lebih luas untuk UMKM, saya berkomitmen untuk berkontribusi untuk keberhasilan misi penting ini dengan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki," kata Frank.

Chief Executive Officer KoinWorks, Benedicto Haryono, menyambut bergabungnya CFO baru di jajaran eksekutif KoinWorks. Menurut dia, sosok tersebut akan menjadi pilar bagi perusahaan dengan kemampuan analisis yang tajam, karakter yang kuat, dan nilai-nilai yang dimilikinya.

"Dengan visi yang sama, kami yakin tim kami akan semakin solid, semakin teguh pada tujuan kami, dan semakin maju sebagai perusahaan fintech yang agresif dalam mewujudkan misi kami untuk mendukung sektor UMKM di Indonesia," tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan terdapat tiga hal utama untuk mengembangkan ekosistem pemberdayaan UMKM, sebab digitalisasi saja tidak cukup. Digitalisasi harus mempertimbangkan isu-isu pembangunan.

“Sisi dari integrasi juga diperhatikan bahwa inklusivitas mencakup komponen lain, yaitu keterlibatan juga dorongan dan juga penguatan nilai-nilai. Penting bahwa ekosistem pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi harus mempertimbangkan isu-isu pembangunan berikut,” kata Menkeu dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 GPFI: “Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Berkelanjutan & Inklusif Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM”, Selasa (4/10/2022).

Pertama lebih privat, partisipasi dan keterlibatan. Artinya, Pemerintah harus mengundang lebih banyak fintech crowdfunding sebagai platform keamanan, ekuitas dan juga untuk mendorong lebih banyak e-commerce dan Marketplace guna memainkan peran aktif mereka dalam memberdayakan UMKM.

Kedua, desain ekosistem sebagai saluran untuk menghasilkan champion. UMKM ini termasuk UMKM Juara itu sendiri yang dapat dipromosikan melalui berbagai platform.

Ketiga, bagaimana Pemerintah dapat menarik lebih banyak investasi, sehingga dapat memperluas Jaringan dan sumber pembiayaan bagi UMKM.

Sri Mulyani menjelaskan, ekosistem pemberdayaan UMKM dan digitalisasi sangat diharapkan mampu menyediakan, dan melakukan analisis big data dalam rangka pengembangan produk dan layanan. Hal ini juga dapat memberikan apa yang dibutuhkan UMKM dan nasabahnya untuk benar-benar berkembang lebih jauh.

“Analisis seperti itu yang berasal dari konsumen serta analisis perilaku UMKM pasti akan sangat penting dan juga dapat memberikan pola yang memungkinkan iterasi, dan memajukan Inovasi yang kemudian dapat mengarah pada penjangkauan dan hasil yang ditingkatkan,” ujarnya.

Sri Mulyani menyebut UMKM merupakan komponen utama ekonomi. Sebab, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun global.

“Di Indonesia, UMKM mewakili 99 persen bisnis dan menyumbang lebih dari 96 persen lapangan kerja serta 60 persen dari PDB kita. Meskipun mampu bertahan dari krisis, UMKM salah satu segmen yang terpukul keras oleh pandemi covid-19,” katanya.

Ketika pandemi, mayoritas UMKM mengecilkan skala usahanya guna bertahan selama pandemi. Disisi lain, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut,  saat ini digitalisasi dan UMKM merupakan dua hal yang tak terpisahkan, terutama dalam hal keuangan sebagai hub. Digitalisasi berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, di manapun mereka berada bisa mengakses keuangan melalui digitalisasi.

“Mereka dapat menggunakan Layanan Keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangan mereka, digitalisasi serta biaya transaksi yang lebih rendah, yang tentunya menguntungkan kelompok rentan ini,” pungkasnya.