PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Negara Dapat Duit Rp 1.974,7 Triliun hingga September 2022, dari Mana Saja?

Sri Mulyani menyebut, kinerja penerimaan pajak masih tumbuh konsisten sejak April 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 22 Okt 2022, 12:30 WIB

Diterbitkan 22 Okt 2022, 12:30 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat tersebut beragenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pertumbuhan pendapatan negara masih tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga, sokongan harga komoditas yang masih di level relatif tinggi, dan dampak berbagai kebijakan.

"Hingga September 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp 1.974,7 triliun atau 107 persen dari pagu, tumbuh 45,7 persen (yoy)," jelas Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10/2022).

Secara nominal, ia menyebut realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp 1.310,5 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 232,1 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 431,5 triliun.

Sri Mulyani menyebut, kinerja penerimaan pajak masih tumbuh konsisten sejak April 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir September 2022 tercapai sebesar Rp 1.310,5 triliun (88,3 persen dari pagu) atau tumbuh 54,2 persen (yoy).

"Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik hingga akhir triwulan ketiga tahun 2022 masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis rendah tahun 2021, serta implementasi UU HPP seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE, serta Pajak Fintech dan Kripto," paparnya.

Bea Cukai

Menteri keuangan Sri Mulyani dalam kegiatan UMKM Week 2022

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank ikut berperan dalam kegiatan UMKM Week 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp 232,1 triliun (77,6 persen dari Pagu), atau tumbuh 26,9 persen (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai masih tumbuh double digit didukung kinerja positif seluruh komponen.

Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp 36,29 triliun atau tumbuh sebesar 31,6 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, terutama sektor perdagangan dan industri.

Pendapatan Cukai tercapai sebesar Rp 158,8 triliun, atau tumbuh sebesar 19,6 persen, dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif dan pengawasan. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp 37,04 triliun atau tumbuh sebesar 64,2 persen, didorong tingginya harga komoditas serta peningkatan tarif dan volume ekspor komoditas minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.

PNBP

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sedangkan kinerja PNBP sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp 431,5 triliun (89,6 persen dari pagu). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi PNBP tumbuh 34,4 persen (yoy), terutama didorong dari Pendapatan SDA, KND, dan PNBP lainnya.

"Realisasi PNBP SDA migas tumbuh 76,8 persen (yoy), terutama didorong kenaikan rata-rata ICP (minyak mentah Indonesia) selama 8 bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 100,7 persen (yoy), terutama disebabkan kenaikan pendapatan pertambangan minerba," terang Sri Mulyani.

Selanjutnya, realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan tumbuh 37,6 persen, terutama berasal dari dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9 persen. Realisasi PNBP lainnya tumbuh 41,1 persen didorong Pendapatan Penjualan Hasil Tambang.

Sementara realisasi PNBP dari badan layanan usaha (BLU) terkontraksi 27,2 persen akibat turunnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan lepala sawit.