BI: QRIS Sentuh 25 Juta Pengguna dan 22 Juta Merchant

Liputan6.com, Bali - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebutkan, pengguna Kode QR Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS) di Indonesia menyentuh lebih dari 25 juta orang dan 22 juta merchant.

"QRIS sudah digunakan lebih dari 25 juta orang, lebih dari 22 juta merchant, 90 persen dari merchant tersebut adalah UMKM," dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Jumat (11/11/2022).

Destry menuturkan, arah BI tersebut untuk memberikan akses kepada UMKM dalam sistem pembayaran, keuangan, fintech, dan sebagainya. "Arah kita adalah memeberikan akses kepada UMKM untuk sistem pembayaran, keuangan, fintech dan sebagainya," ujar dia.

Dia mengatakan, QRIS berkembang dengan signifikan. "Karena, awalnya arahnya ke low income dan low unit usaha, dia mulai bergerak dari yang tadinya batas atas per transaksi Rp 2 juta, ditingkatkan menjadi Rp 5 juta dan beberapa bulan lalu Rp 10 juta," tutur dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat saat ini sudah 21 juta pedagang atau merchant yang menggunakan QR Indonesian Standar (QRIS), sejak diluncurkan sejak Agustus 2019.

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.39 bertajuk “Sinergi dan Inovasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Jumat, 21 Oktober 2022.

"Di sistem pembayaran upaya penguatan terus kami untuk mengakselerasi terwujudnya integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Kami terus memperluas penggunaan QRIS yang hingga akhir semester I-2022 telah mencapai 21 juta pengguna,” kata Perry.

Dari 21 juta pengguna tersebut, 19 juta di antaranya merupakan merchant yang berasal dari UMKM. Bahkan penggunaan QRIS ini juga sudah meluas hingga transaksi lintas negara khususnya dengan Thailand dan Malaysia, serta dengan negara ASEAN 5 lainnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan BI-FAST, agar transaksi keuangan bisa semakin efisien dan handal.

Tak berhenti di situ saja, BI juga melakukan pendalaman pasar uang, termasuk pendalaman pasar valuta asing dan juga meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam berbagai transaksi perdagangan dan investasi antar negara.

Lanjutnya, untuk bidang makroprudensial kebijakan akomodatif terus BI perkuat untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.

Inovasi kebijakan diarahkan untuk mendorong kinerja intermediasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan.

"Kami mengapresiasi kontribusi perbankan dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) terus mengembangkan sistem pembayaran QR Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesia Standard) atau biasa disebut QRIS. Pengebangan ini tidak hanya dalam layanan tetapi juga hingga jangkauan. 

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan, QRIS saat ini sudah tembus di beberapa negara di ASEAN. Ke depannya BI akan mengembangkan ke negara di Asia hingga Timur Tengah. 

“QR cross border kita saat ini ada beberapa tahapan, inisiasi, development, testing, piloting, baru implementasi. Kita dengan Thailand itu implementasi, Malaysia kita piloting, Singapura sedang di development,” kata Filianingsih di sela 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Jumat, 11 November 2022.

Dia menjelaskan, Bank Indonesia masih melakukan proses pembahasan dengan Jepang terkait implementasi QRIS tersebut. Ia juga berhadap dalam waktu dekat bisa teken MOU (memorandum of understanding/mou) dengan beberapa negara lainnya, termasuk Arab Saudi.

“Untuk negara lain masih bincang-bincang, Jepang, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lakukan mou dengan beberapa negara lain. Saudi juga kita bincang-bincang, nanti di inisiasi dengan government to government (G2G), bank sentral dengan bank sentral atau bank sentral dengan kementerian keuangannya. Tergantung negaranya otoritasnya dimana,” kata dia.

Filianingsih mengatakan, aturan dari bank sentral paling tidak membicarakan terkait kerjasama G2G.

“Rule dari bank sentral itu paling tidak inisiator kita mulai bicara kerja sama dengan G2G nanti, kalau udah itu kita move sebagai fasilitator, kita memfasilitasi industri dengan industri ngobrol. dia membentuk bisnis model seperti apa yang cocok,” ujar dia.