Pemerintah Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan di Kawasan Penyangga IKN

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan hunian untuk masyarakat seperti rumah bersubsidi di Kalimantan Selatan sebagai penyangga IKN Nusantara terus mendapatkan perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Salah satunya, dengan mendorong program pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) sehingga masyarakat bisa menikmati hunian yang nyaman dan fasilitas yang memadai.

"Pembangunan PSU untuk perumahan bersubsidi di Kalimantan selatan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/2/2023).

Pemerintah, imbuhnya,  melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR berkomitmen dan mendukung penuh optimalisasi pembangunan infrastruktur di daerah melalui program bantuan PSU berupa jalan lingkungan yang tertata dengan baik. 

Selain itu, juga menjadi upaya pemerintah mendorong minat masyarakat memiliki rumah idaman yang nyaman, aman dan sehat. Tujuannya, untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, juga didukung prasarana dan sarana dasar permukiman memadai. 

"Hal tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kualitas PSU berupa jalan lingkungan perumahan bersubsidi untuk masyarakat. Sehingga lebih nyaman untuk dihuni agar tidak kalah dengan rumah komersil lainnya," katanya.

Bantuan untuk 15 Perumahan 

Untuk mendukung pembangunan PSU di kawasan penyangga IKN Nusantara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan proses penandatanganan kontrak bantuan PSU tahap pertama untuk 15 perumahan bersubsidi di Kalimantan Selatan.  

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan, Tahap I jumlah bantuan PSU yang akan di alokasikan di Provinsi Kalimantan Selatan 980 unit yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

"Kami  mengapresiasi kegiatan penandatanganan kontrak yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan perumahan Kalimantan Selatan. Kami harap pekerjaan di lapangan bisa selesai tepat waktu dan harus berkualitas," pungkas Fitrah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan, sebanyak16.990 ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024. Pada tahap pertama ini baru beberapa kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas untuk pindah ke IKN.

Salah satu kementerian prioritas tersebut adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menyebutkan, 751 pejabat dan pelaksana di jajaran Kementerian Keuangan pusat akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut rencana itu ada 751 pejabat dan pelaksana, mulai kapannya tergantung dari perintah lanjutan," kata Heru dikutip dari Antara, Jumat (24/2/2023).

Saat ini Kementerian Keuangan sedang mengidentifikasi pejabat dan pelaksana yang perlu pindah ke IKN serta komposisi dan jumlahnya.

"Untuk kesiapan di sana, kami ikut pemerintah secara keseluruhan," imbuhnya.

Terkait insentif, ia mengatakan pejabat dan pelaksana Kemenkeu yang akan pindah ke IKN Nusantara bakal mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya tiga Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) langsung terjun ke lapangan melakukan evaluasi, kordinasi, mitigasi dan perencanaan IKN Nusantara ke depan pada Rabu 22 Februari 2023.

Ketiga deputi tersebut terdiri atas Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, dan Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia.

Kunjungan diawali dengan kedatangan ke Titik Nol IKN untuk melihat bagaimana suasana kota masa depan di tengah alam.

Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi hunian pekerja konstruksi (HPK).

Di sepanjang perjalanan, rombongan Deputi Otoritas IKN melihat lokasi kaveling Istana Wakil Presiden, kaveling hunian tapak menteri, kaveling komplek apartemen aparatur sipil negara (west residence), juga melewati beberapa kaveling mixed-use, kaveling sekolah terpadu internasional, kaveling empat Kemenko dan kaveling Bank Indonesia.