3 Menteri Bakal Hadiri Peluncuran Nusantaranomics

Salah satu pendiri Lembaga kajian Ekonomi INDEF, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri bakal meluncurkan buku, sekaligus gagasan sistem ekonomi Nusantaranomics untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju 2045.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Feb 2023, 12:45 WIB
Diterbitkan 26 Feb 2023, 12:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (Istimewa)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (Istimewa)

 

Liputan6.com, Jakarta Guru Besar Ekonomi Politik IPB yang juga sekaligus salah satu pendiri Lembaga kajian Ekonomi INDEF, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri bakal meluncurkan buku, sekaligus gagasan sistem ekonomi “Nusantaranomics” untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju 2045.

Sebanyak tiga Menteri direncanakan menghadiri peluncuran buku yang dibungkus dalam simposum dan lokakarya dengan tiga sesi tersebut pada Senin, 27 Februari 2023 di Jakarta.

Ketiga Menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Ketua Pelaksana simposium dan lokakarya nasional Nusantaranomics, Eka Sastra, menjelaskan kegiatan ini mengusung tema “Nusantaranomics : Kebangkitan Ekonomi Daerah Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Kehadiran tiga Menteri diharapkan menjadi dukungan bagi gagasan sistem ekonomi yang digadang-gadang menyejahterakan masyarakat Indonesia itu.

“Kehadiran ketiga menteri dapat dibilang bentuk dukungan bagi sistem ekonomi Nusantaranomics yang bertujuan menyejahterakan bangsa Indonesia. Ketiga menteri akan menjadi pembicara dan memberi sambutan,” jelas Eka yang juga Wakil Ketua Kadin ini di Jakarta, dikutip Minggu (26/2/2023).

Selain ketiga menteri tersebut, rencananya akan hadir pula, Rektor Insitut Pertanian Bogor, Prof. Arif Satria, serta ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Dhamasraya, Sultan Riska Tuanku Kerajaan.

Simposium ini rencananya dihadiri 1.000 peserta dari Pemerintah Daerah, sejumlah perwakilan lembaga seperti IPB, APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan KADIN.

 

Rujukan Kepala Daerah

Kisruh "Gejolak dan Masa Depan Rupiah"
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang saat menjadi pembicara dalam diskusi bincang senator 2015 "Gejolak dan Masa Depan Rupiah" di Jakarta, Minggu (29/3/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kehadiran perwakilan daerah baik bupati maupun walikota itu bukan tanpa alasan. Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, menilai Nusantaranomics dapat menjadi rujukan bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan.

“Harapan kita adalah dapat melihat (potensi terpendam sektor ekonomi) dalam berbagai aspek. Baik dari sisi investasi, bahkan sampai pariwisata yang terdapat pada daerah masing-masing,” ujarnya.

Simposium sekaligus peluncuran buku ini merupakan hasil kerjasama beberapa lembaga yakni IPB, Kemendagri, Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN), KADIN, INDEF dan APKASI.

Buku Nusantaranomics sendiri merupakan sebuah sistem ekonomi-politik yang berlandaskan ekonomi lokal, bersumber dari nilai-nilai budaya yang sudah berkembang lama di masyarakat nusantara. Gagasan ini

“Gagasan ini dikembangkan oleh Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Menurutnya Nusantaranomics merupakan salah satu bentuk manifestasi dari sistem ekonomi Pancasila yang menunjukkan kekuatan dan daya lentur model kewirausahaan genuine khas masyarakat Nusantara.,” jelas Sekretaris LKEN, Auhadillah Azizy.

 

Apindo: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Berkualitas, Lapangan Kerja Kurang

20161129- Kadin dan Apindo Angkat Bicara Dampak Aksi 212-Jakarta- Angga Yuniar
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani (kiri) memberikan tanggapan terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). Hariyadi berharap Aksi 212 berjalan tertib dan tidak mengganggu kegiatan usaha. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, hingga kini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas meskipun sudah berkali-kali tumbuh positif. Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi tersebut belum bisa memberikan lapangan pekerjaan yang luas.

"Saya selalu bilang bolak-balik, apakah pertumbuhan ekonomi kita berkualitas? Menurut saya tidak," kata Hariyadi dalam acara dialog dan Launching Apindo Business and Industry Learning Center (Abilec) di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Hariyadi menegaskan, walaupun pertumbuhan ekonomi diklaim terus membaik dan didukung oleh aliran investasi yang kian meningkat. Tapi kenyataannya lapangan pekerjaan masih kurang.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2022 tembus di atas 5 persen yakni 5,31 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai lebih baik dibandingkan negara lain yang masih tumbuh minus.

Sejalan dengan hal itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2022 mampu melampaui target Rp 1.200 triliun, tepatnya Rp 1.207,2 atau naik 34 persen dari tahun 2021."Tapi (dari investasi itu) penyerapan lapangan pekerjaan hanya 1,3 juta orang, berarti setiap Rp 1 triliun cuma hasilkan 1.081 pekerjaan dibandingkan tahun 2013 waktu investasi masih Rp 398 triliun bisa ciptakan 1,8 juta pekerja atau setiap Rp 1 triliun hampir 4.600 pekerja," ujar Hariyadi. 

Oleh karena itu, APINDO meluncurkan program APINDO Business & Industry Learning Center (ABILEC) kerjasama dengan Industry & Business Institute of Management (IBIMA).

Hariyadi mengungkapkan program ini merupakan Kerjasama IBIMA Indonesia bersama APINDO yang diharapkan menjadi agregator bisnis dan industri serta berperan aktif dan menjadi solusi atas tantangan kebutuhan pengembangan SDM 4in1, program link & match dunia usaha dunia industri, serta berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak.

"ABILEC dan IBIMA ini bukan sekedar lembaga yang bersifat agregator dan learning center saja tetapi menjadi lembaga kajian strategis yang betul-betul bukan hanya menghasilkan SDM tapi juga berpikir kepentingan industri jangka panjang kita bisa terimplementasikan," pungkas Hariyadi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya