Sederet Upaya Pemerintah Tekan Angka Korupsi di Keuangan Negara

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah gencar dalam menekan angka korupsi di berbagai aspek, termasuk aspek keuangan negara. Sejumlah fokus jadi perhatian dan bakal dijalankan dalam upaya pencegahan korupsi di tahun 2023-2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menerangkan ada 6 fokus yang jadi perhatian. Pertama penguatan digitalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Dan penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran antara lain kami bersmaa Kemenkeu krisna dan sakti telah di interface dan berikutnya akan terjadi interoperabiliti," kata dia dalam sambutannya di Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Kamis (9/3/2023).

Kedua, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan audit pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak, utamanya pada komoditas mineral dan batu bara.

Keempat mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat. Kelima, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi dan keenam optimalisasi interoperabiliti data berbasis NIK untuk program pemerintah.

"Dengan keenam aksi fokus 2 keuangan negara aksi pencegahan korupsi akan dilaksanakan pada 2023-2024. Selanjutnya akan dipantau selama 3 bulan sekalli melalui aplikasi Jaga.id di KPK dan dilaporkan timnas kepada presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai permintaan," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu (8/3/2023). Dalam acara ini Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut mengawali paparannya dengan menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,3 persen (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 (setelah Arab Saudi).

Adapun probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3 persen, jika dibandingkan sebagian besar negara di dunia.

"Artinya 97 persen insyaallah tidak ada resesi," kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country.

Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Perlu diketahui, di tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, dibentuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor.

Neraca Komoditas sendiri merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).

"INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu," jelas Menko Airlangga.

Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.

"Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," kata Menko Airlangga.