Menhub Ungkap Perintah Jokowi soal Angkutan Umum di Riau, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan angkutan umum menjadi pilihan masyarakat di Pekanbaru, Riau. Menurutnya, ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam lawatannya ke Pekanbaru, Menhub Budi menyambangi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru dan Bandara Sultan Syarif Kasim II. Dia ingin memastikan pelayanan angkutan umum di daerah terus meningkat dengan standar keselamatan dan keamanan yang baik.

"Saya datang ke sini untuk menyampaikan amanat Pak Presiden. Pesannya adalah untuk mengupayakan angkutan massal agar menjadi pilihan utama masyarakat," ujar dia dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi. Di kota besar dengan penduduk banyak, penggunaan kendaraan pribadi yang masif justru akan menyebabkan macet dan polusi. Maka, penting untuk seluruh elemen mengampanyekan penggunaan angkutan massal.

"Oleh karenanya kami harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan mengawasi jalannya transportasi angkutan massal ini," bebernya.

Informasi, terminal BRPS melayani trayek bus ke 48 kota/kabupaten antar kota antar provinsi (AKAP) yang tersebar di Sumatera dan Jawa serta ke 24 kota/kabupaten antar kota dalam provinsi (AKDP) Riau.

Terminal BRPS melayani total 1.354.917 penumpang berangkat dan tiba di sepanjang tahun 2022 lalu. Jumlah ini meningkat 26,2% dari 1.073.480 penumpang di tahun 2021.

Pengecekan Berkala

Untuk menjaga aspek keselamatan perjalanan, terminal BPRS rutin menyelenggarakan rampcheck ke seluruh kendaraan. Sejak Januari hingga Mei 2023 ini, Terminal BPRS telah melakukan rampcheck terhadap 3.435 bus.

Selepas mengunjungi terminal, Menhub juga melakukan peninjauan ke Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Menhub mengecek aspek keselamatan bandara, di antaranya turut mengikuti pengecekan rutin kendaraan pemadam kebakaran, serta kendaraan pendukung lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2024 mencapai Rp. 38 triliun.

Besaran anggaran itu ditetapkan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S.287/MK/02/2023 dan nomor. B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 per tanggal 10 April 2023.

"Dapat disampaikan bahwa Anggaran tahun 2024 adalah Rp. 38 triliun dan pagu dasar ini mencakup belanja pegawai Rp. 4 triliun, belanja barang operasional Rp. 4,2 triliun, dan belanja barang non operasional Rp. 29,8 triliun," demikian paparan Menhub Budi dalam Raker Komisi V DPR RI yang disiarkan secara daring pada Selasa (6/6/2023).

Adapun rincian per sumber pendanaan yang terdiri atas rupiah murni sebesar Rp. 22,7 triliun, PNBP Rp. 3 triliun, BLU Rp. 1,6 triliun, PHLN Rp. 751,5 miliar dan SBSN Rp. 9,9 triliun.

Kemudian ada juga rincian program yang mencakup infrastruktur komunitas sebesar 67 persen atau Rp. 25,5 triliun, dukungan manajemen Rp. 10 triliun atau 26 persen, serta pendidikan dan vokasi sebesar 7 persen atau Rp. 2,4 triliun.

"Distribusi alokasi anggaran per eselon I sebanyak Rp. 9,6 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 9,2 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7,4 triliun, lalu Ditjen Perhubungan Darat Rp 6,6 triliun, BPSDM Rp 3,6 triliun, Sekjen Rp. 669 miliar, BPTJ Rp. 329 miliar, BKT sebanyak Rp. 185 miliar dan Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 107 miliar," papar Menhub.