Tak Mau Ketergantungan PMN, Hutama Karya Obral Jalan Tol Mulai 2026

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap rencana jangka panjang Hutama Karya sebagai penggarap Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Menurutnya, mulai tahun 2026 mendatang, HK nantinya akan lebih banyak melepas kepemilikan tol daripada membangun tol JTTS.

Upaya ini disebut sebagai alternatif pendanaan keuangan HK selain dari menyerap dari penyertaan modal negara (PMN) tunai dengan nilai yang cukup besar. Diketahui, puluhan triliun PMN sudah dikucurkan sebagai bentuk dukungan bagi HK merampungkan JTTS.

"Jadi HK ini memang terus kita dorong, tapi kita gamau juga HK ini PMN terus, jadi sebagian PMN sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," ujar dia saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

"Jadi kita bikin recycle, mungkin ini baru mulai 2026 ke atas baru keliatan lebih banyak yang dijual dibandingkan yang dibangun lagi, karena membangun nanti dilepas, bangun dilepas," sambung dia.

Divestasi Ruas Tol

Perlu diketahui, proses divestasi ruas tol yang sudah rampung adalah ruas tol Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggu Besar. Keduanya telah sukses dibeli oleh Indonesia Investment Authority (INA) senilai Rp 20,5 triliun.

Tiko, sapaan akrabnya, menerangkan ada satu ruas lagi yang akan ditawarkan HK kepada INA. Yakni, ruas tol Terbanggi Besar - Pemalang - Kayu Agung yang saat ini tengah dalam proses perbaikan.

"Sekarang baru tiga, kita saat ini dalam proses perbaikan yang untuk yang, terus aja dari Bakauheni ke Terbanggi Besar ke Kayu Agung. Ini dalam proses perbaikan, itu sudah kita perbaiki dan baik akan kita tawarkan ke INA juga," urainya.

""HK ini sebenarnya dia ini selama hampir enam tahun terakhir sudah membangun 1.020 km, jadi bayangkan, dan masih terus jadi kan setelah ini yg besar itu kan tol Betung-Jambi," tambah Kartika Wirjoatmodjo.

Proses transaksi pembelian 2 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh Indonesia Investment Authority (INA) resmi rampung. Total nilai transaksinya mencapai Rp 20,5 triliun.

Dua ruas tol milik Hutama Karya yang diakuisisi diantaranya Jalan Tol Medan - Binjai, dan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap transaksi divestasi tol ini telah berjalan selama 2 tahun.

"Kami bersyukur transaksi yang telah kami jajaki selama 2 tahun ini telah diselesaikan hari ini, yaitu transaksi investasi kerjasama antara dua ruas jalan tol yaitu trans Sumatera Medan - Binjai dan Bakauheni - Terbanggi Besar," ujar dia dalam Penandatanganan Penyelesaian Transaksi Investasi, di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Proses transaksi dilakukan oleh anak usaha INA, Swasna Investasi Indonesia dan Abhinaya Investasi Indonesia yang mengambil alih kepemilikan Hutama Karya di dua ruas tol tersebut. Menurut Tiko, sapaan akrabnya, kedua ruas tol ini memiliki potensi dampak positif terhadap perekonomian.

"Ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan salah satu terpanjang di Indonesia dan Medan-Binjai merupakan infrastruktur utama yang mempercepat sosial ekonomi di Sumatera dan sekitarnya," ungkapnya.

Dia membidik, adanya pusat-pusat ekonomi baru yang hadir berkat tersambungnya konektivitas dari JTTS ini.

"Tentunya dua tol ini memiliki posisi yg strategis di Sumatera untuk bisa memperkuat konektivitas dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi logistik, di mana kita tahu Sumatera sangat penting bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.

"kita sudah bisa melihat dengan data bahwa dengan terjadinya Trans Sumatera ini telah banyak pusat2 ekonomi baru dan traffic terus meningkat," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah memyebut, kalau proses transaksi ini bukan sebagai utang. Artinya, hal ini tak akan membebani dari sisi keuangan kedua pihak.

"Proyek ruas dua yang totalnya 157 km salah satu transaksi penting di Indonesia. kami berharap proyek ini dapat membawa beberapa manfaat besar bagi Indonesia di antaranya karena yang pertama pembiayaan ini bersifat ekuitas dan bukan utang," ungkapnya.

"Kedua, membuka peluang untuk investor luar negeri dan juga dalam negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan nilai imbal balik yang sepadan dengan risiko investasi," imbuhnya.