Bahaya, Titik Panas Dampak Tambang Batu Bara Ilegal Muncul di Pinggir IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diharapkan bisa memberi atmosfir baru. Seperti diketahui, saat ini Jakarta tengah dikepung polusi udara yang sangat berat.

Namun ternyata, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan TImur ini juga menghadapi potensi ancaman lingkungan lain gara-gara aktivitas tambang batu bara ilegal. Ancaman tersebut adalah panas yang sangat tinggi.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A Safitri mengemukakan, ada sejumlah titik panas (hotspot) yang berada di sekitar kawasan IKN yang diberi nama oleh Presiden Joko Widodo Nusantara. Tapi, itu bukan berarti titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jadi karena memang banyak sekali area-area tambang, jadi itu kalau dideteksi dari satelit memang akan potensial sebagai hotspot. Memang sebarannya pun sejalan dengan sebaran area tambang," ujar Myrna saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu di Jakarta, dikutip Minggu (27/8/2023).

Myrna menyebut titik panas itu muncul akibat indikasi adanya tambang batu bara ilegal. Menurut hasil identifikasi, ada ribuan hektare area di pinggiran kawasan IKN Nusantara yang dipakai untuk kegiatan penambangan tak berizin.

"Macem-macem, ada yang (tambang) aktif juga, ada yang non aktif, ada yang non ilegal. Pertambangan mostly batu bara," imbuh dia.

Adapun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) stasiun Balikpapan pada 24 Juli 2023, terdeteksi adanya 24 titik panas tersebar di Kalimantan Timur.

Namun, Myrna mengatakan, tidak semuanya itu berada atau dekat dengan kawasan proyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kendati begitu, ia tak menampik adanya sejumlah titik panas berdasarkan hasil pemantauan sejak Mei 2024.

"Kami menemukan hotspot yang ada di IKN itu rata-rata di bawah 10 titik. Itu dirata-ratakan. Kan enggak mesti tiap hari, ada yang kadang satu," kata Myrna.

"Jadi selama Juni sampai sekarang itu rata-ratanya di bawah 10. Kadang-kadang 7, 8, itu tersebar di seluruh area IKN. Jadi luas IKN 256 ribu ha tuh itu rata-rata hotspot-nya enggak pernah mencapai 10 titik," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap ke IKN Nusantara pada September 2023. Bilang ini dibawa dari Bandung, Jawa Barat.

"Pemasangan bilah Garuda untuk Kantor Presiden pada bulan September, bilah-bilah itu kami bawa dari Bandung," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Rabu (23/8/2023).

Terdapat 4.000 keping bilah Garuda, dan untuk tahap pertama sebanyak 1.000 keping bilah yang dibawa ke IKN Nusantara. "Untuk tanggal persisnya sedang dibahas oleh para PPK dan kontraktor," katanya.

Danis menyampaikan, pada bulan yang sama Kementerian PUPR juga melakukan penanaman sebanyak 48 ribu pohon di IKN Nusantara.

"Bagian-bagian wilayah IKN yang sudah selesai, langsung kami lakukan penanaman pohon," katanya.

Sebanyak 48 ribu pohon diambil dari tempat pembibitan atau nursery 3B IKN Nusantara.

Desain Kantor Presiden dirancang oleh seniman sekaligus desainer I Nyoman Nuarta. Bangunan tersebut dikelilingi oleh pepohonan dan bangunan berbentuk seperti burung Garuda yang membentangkan sayapnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen.

Kantor Presiden merupakan bagian dari Kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan Lapangan Upacara.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), selesai pada 2024.

Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.