Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan kembali menyalurkan beras cadangan pemerintah yang dikuasai Perum Bulog kepada Pasar Induk Beras Cipinang (CIBP).
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, pendistribusian beras Bulog ke Pasar Induk Beras Cipinang ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya untuk menyeimbangkan harga beras yang kini sudah di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kg.
Baca Juga
Â
Advertisement
"Tadi saya juga ditugasin sama pak Presiden dan beras di Cipinang juga disuruh isi," ujar Arief di Gudang Bulog DKI Jakarta & Banten di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Arief mengatakan, Jokowi ingin agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali menjamah Cipinang. Sehingga harga beras medium yang kini di atas Rp 12.000 per kg bisa lebih terkendsli.
"Segera, hari ini kita ngobrol mungkin besok atau lusa. Nanti kalau ada kita kasih tahu," imbuh Arief.
Alasan Tak Masuk Cipinang
Direktur Utama Perum Bulog beberapa waktu lalu sempat menceritakan kenapa pihaknya tidak lagi menggelontorkan beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang. Alasannya, untuk memotong rantai pasok dan menghindari agar Bulog tidak melanggar aturan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, pihaknya tengah memotong rantai pasok penyaluran beras SPHP langsung ke pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional hingga ritel modern. .
"Kalau kita makin banyak tangan, satu sama lain ini pasti cari untung. Kalau kita pangkas seperti ini, itu tidak ada kelebihan harga. Tapi kalau kita melalui lima tahapan, kelimanya ini ambil untung, kira-kira akan naik atau turun harga berasnya? Murah atau tidak? Atau mahal? Mahal kan," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Buwas lantas memaparkan temuan BPKP yang menyatakan, beras operasi pasar tersebut nantinya tidak bisa lagi dibayar oleh negara lantaran PIBC merupakan pasar dagang.
"Jadi kalau kita menurunkan ke Cipinang berarti kita dagang. Padahal ini beras CBP. Salah kan kita? Nah ini lah sekarang yang sedang diperbaiki regulasinya," terang Dirut Bulog.
Jokowi Mulai Sebar 10 Kg Bansos Beras untuk 21,3 Juta Keluarga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis program bansos beras atau Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah. Lewat program ini, pemerintah akan mendistribusikan beras medium gratis kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, mulai September-November 2023.
Dalam peluncuran program ini, Senin (11/9/2023), Jokowi melakukan kunjungan langsung ke dua tempat, yakni Gudang Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor dan Gudang Bulog DKI Jakarta & Banten di Kelapa Gading, Jakarta.
Turut hadir beberapa menteri dan pemangku kepentingan dalam kunjungan tersebut. Antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Perum Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Erick Thohir mengatakan, penyaluran program beras ini tidak hanya dilakukan di dua tempat itu saja, tapi serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia.
"Ini kan sesuai arahan bapak Presiden, bahwa pemerintah harus hadir. Ini program bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga di 38 provinsi. Jadi sudah luas," ujar Erick Thohir di Gudang Bulog DKI Jakarta & Banten di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Â
Advertisement
Total Alokasi
Total alokasi beras yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program di tiga bulan ini sekitar 640 ribu ton. Bulog akan dibantu PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras ke seluruh penjuru negeri.
Mendag Zulkifli Hasan pun memastikan, stok cadangan beras pemerintah tetap aman di tengah pelaksanaan program itu.
"Perintah Presiden tadi digelontorkan berapapun. Stok cukup, 1,6 juta ton. Jadi tenang, aman, beras cukup stoknya. Lebih dari cukup," tegasnya.
Bahkan, pelaksanaan program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah juga dipercepat untuk mengatasi kenaikan harga beras saat ini. "Ini dipercepat, harusnya Oktober agar Bulog melakukan operasi pasar agar harganya tetap paling tidak bisa turun," imbuh Mendag Zulkifli Hasan.