Indonesia Pimpin Komitmen Internasional Tata Kelola Laut Global Berkeadilan

Liputan6.com, Jakarta Indonesia menegaskan komitmen menjadi pemangku kepentingan utama dalam implementasi perjanjian internasional tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik di laut bebas secara berkelanjutan (perjanjian BBNJ).

Penegasan komitmen Indonesia dilakukan dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada tanggal 20 September 2023 pukul 15.00 waktu New York, menandatangani naskah perjanjian BBNJ bersama dengan Sekretaris Jenderal PBB.

Melalui penandatanganan perjanjian BBNJ, Indonesia menjadi negara yang memimpin komitmen internasional untuk tata Kelola laut global yang lestari dan lebih berkeadilan sesuai ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Retno menyatakan, momentum penandatanganan ini bersejarah karena Indonesia menandatangani Perjanjian ini pada hari pertama opening for signature Perjanjian BBNJ.

"Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia saat menandatangani UNCLOS pada hari pertama pada 10 Desember 1982 oleh Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023). 

Penandatanganan perjanjian BBNJ tidak hanya mengakhiri proses negosiasi yang kompleks dan memakan waktu hampir dua dekade namun juga menandai sebuah momen bersejarah dalam tata kelola kelautan global.

Seremoni penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian program Sidang Umum Majelis PBB ke 78 juga dimaksudkan untuk menegaskan komitmen negara dan masyarakat internasional terhadap pemulihan lingkungan laut, dan pengelolaan sumber daya genetik di laut secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selaku ketua dewan Pembina Tim Nasional Indonesia untuk negosiasi perjanjian BBNJ, melalu pernyataan tertulis menyampaikan selamat atas ditandatanganinya perjanjian BBNJ.

Menjelang peringatan Hari Maritim Nasional dan KTT Negara Pulau dan Kepulauan, Menko Luhut juga mengingatkan pentingnya Indonesia terus memimpin implementasi perjanjian BBNJ dengan memperkuat kapasitas nasional di bidang riset genetik kelautan.

“Indonesia tidka boleh terlambat. Semua pelaku terutama para periset dan inovator muda mesti aktif kolaborasi riset terkait genetik laut, bioteknologi. Tugas Pemerintah untuk susun anggaran dan action plan. Ini kita jangan mimpi-mimpi lagi, slogan saja. (tapi harus) Action sekarang, jaga laut kita, dan petik manfaatnya buat masa depan, buat anak cucu (kita)” kata dia. 

Masyarakat internasional memang menaruh perhatian yang tinggi dan harapan besar terhadap perumusan dan negosiasi naskah perjanjian BBNJ.

Perjanjian BBNJ dianggap sebagai a breakthrough international instrument mengingat cakupan pengaturannya yang sangat luas dan dampak ekologis serta ekonomis yang sangat tinggi dari pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan di laut bebas yang sebelumnya belum diatur secara utuh dalam instrumen internasional apa pun.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982 dan area yurisdiksi dalam naskah perjanjian BBNJ, cakupan pengaturan perjanjian ini mencakup 75 % dari luas bentang samudera global dan menyangkut pemanfaatan seluruh bentuk keanekaragaman hayati di laut bebas, tidak hanya ikan namun juga spesies baru di laut dalam yang belum dan akan ditemukan di masa depan.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik di laut dalam juga diyakini akan berimplikasi pada tingkat kesehatan laut global dan perkembangan industri bioteknologi strategis yang bernilai miliaran juta dolar.

Sejak semula, Indonesia menyadari sungguh-sungguh nilai strategis dan pentingnya memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perumusan perjanjian BBNJ.

Sebagai negara kepulauan zona ekonomi eksklusifnya berbatasan langsung dengan laut bebas, dan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati genetik di laut yang sangat tinggi, Indonesia berkepentingan menjaga keanekaragaman hayatinya dari kemungkinan biopiracy serta menjaga haknya untuk melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah kedaulatan dan yurisdiksinya secara berkelanjutan.

Selain itu Indonesia juga memperhatikan berbagai aspek pengaturan strategis yang terkait langsung dengan kepentingan nasional Indonesia yakni:

1. Pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati maupun pemanfaatan ruang di laut bebas secara adil dan berkelanjutan
2. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya genetik di laut dalam (Marine Genetic Resources - MGR), terutama terkait: pengaturan pembagian manfaat dari utilisasi MGR dan informasi genetik MGR di bidang industri strategis (medis, pertahanan keamanan, industri kecantikan, makanan dan suplemen) secara adil dan seimbang kepada seluruh umat manusia; keterlibatan pakar dan periset negara berkembang dalam pengelolaan dan pemanfaatan MGR maupun data dan informasi genetik MGR di laut bebas;
3. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak pengetahuan masyarakat pesisir (rights of traditional knowledge) terhadap khasiat dan manfaat MGR di dalam rezim pembagian manfaat/keuntungan BBNJ
4. Pengakuandanpenghormatanhaknegarapesisir(adjacentcoastalstate)maupun hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan ruang di laut bebas;
5. Pengembangan dan peningkatan kapasitas negara berkembang.