Siap-Siap, 7 Dapen BUMN Bakal Dilaporkan ke Kejagung

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap tengah mendalami 7 dana pensiun (Dapen) BUMN. Nantinya, langkah audit ini akan dilaporkan kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Diketahui, 7 dapen BUMN sedang didalami oleh tim internal Kementerian BUMN. Selanjutnya, akan disetor lebih dulu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah pendalaman. Baru kemudian jika terbukti ada indikasi kecurangan atau fraud, dilaporkan ke Kejagung.

"Nanti lagi kita kaji ada 7 lagi, tapi nanti (disetor ke Kejagung)," kata dia saat ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Kendati begitu, pria yang karib disapa Tiko ini tak memberikan bocoran, lembaga dapen BUMN mana saja yang sedang diaudit. Termasuk, dia juga tak berbicara ketika ditanya indikasi fraud dalam pengelolaan dapen tersebut.

"Belum, belum tau," ujarnya.

Diketahui, pemeriksaan ini merupakan tahap kedua audit dapen BUMN. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sudah melaporkan 4 lembaga dapen BUMN ke Kejagung yang berpotensi merugikan negara Rp 300 miliar.

4 dapen itu diantaranya, Angkasa Pura I, Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Erick bilang, audit tahap kedua akan dimulai pekan depan oleh BPKP.

Audit 7 Dapen BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir tengah melakukan audit internal terhadap 7 lembaga dana pensiun (Dapen) BUMN. Nantinya, akan dilanjutkan dengan audit Dana Pensiun BUMN oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Erick mengatakan, langkah itu akan dilakukan sekitar 1 atau 2 minggu kedepan. Saat ini pihak Kementerian BUMN masih mengumpulkan data awal dari 7 Dana Pensiun BUMN.

"Mungkin 1-2 minggu ini kalau sudah datanya dan hasil audit versi kita (selesai), kita akan kasih ke BPKP lagi, nanti baru ke Kejaksaan (Agung)," ujarnya dikutip dari akun Instagram @erickthohir, Sabtu (7/10/2022).

Dia mengamini ada indikasi kecurangan atau fraud yang dilakukan pada tujuh dapen tersebut. Meski begitu, Erick belum mengungkap dapen BUMN mana saja yang sedang ditelusuri.

Erick Thohir menekankan perlu adanya sistem yang baik dalam pengelolaan dapen BUMN. Tapi, langkah penegakan hukum juga jadi salah satu upaya yang juga harus dijalankan.

"Kalau memang dana ini tidak dikelola dengan baik dengan orang baik, dengan sistem yang baik yang namanya melakukan sesuatu perubahan itu perlu ada yang namanya pimpinan dan juga sistem," kata dia.

"Kalau saya ingin menunda sebenarnya lebih gampang kok, tapi kan tanggung jawab moral yang harus saya pertanggung jawabkan. Karena BUMN ini lagi bagus," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam keterangan unggahannya tadi, Erick menegaskan upaya bersih-bersih BUMN terus berlanjut. Dengan menggandeng Kejagung dan BPKP harapannya bisa membongkar korupsi dapen BUMN.

"Kami terus melakukan upaya bersih-bersih BUMN. Salah satu fokus kami saat ini adalah memperbaiki pengelolaan dana pensiun. Bersama Kejaksaan Agung dan BPKP akan kami bongkar korupsi dana pensiun BUMN hingga tuntas," paparnya.

"Ini tanggung jawab kami untuk memastikan para pensiunan BUMN bisa menikmati hasil jerih payah mereka selama puluhan tahun," tulis Erick Thohir.