Penyaluran KUR Capai Rp 177 Triliun, Sri Mulyani Minta Perbankan Gerak Cepat

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga September 2023 sebesar Rp177,5 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negata (APBN) 2023 sebesar Rp297 triliun.

"Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester I," ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/10).

Ia meminta kepada perbankan agar penyaluran KUR bisa terus mengenjot dan terakselerasi sehingga bisa mencapai target.

"Kami minta terutama bank-bank penyalur KUR, yang terbesar BRI dalam hal ini untuk melakukan extra effort menyalurkan KUR yang bersubsidi bunga. Karena ini tinggal 2 bulan lagi," tuturnya.

Penyaluran KUR

Bendahara Negara itu berharap sisa Rp120 trilliun dalam penyaluran KUR pada periode Oktober hingga Desember 2023 dapat digelontorkan, sehingga bisa membantu banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini juga telah menjadi pelanggan dari KUR.

"Kami berharap, berarti hampir Rp120 triliun kredit bisa digelontorkan untuk KUR pada periode Oktober-Desember," pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp  7,52 triliun berupa bantuan tunai langsung atau BLT El Nino bagi 18,8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpenghasilan rendah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023). BLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023. Untuk penyalurannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

"Mereka akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan untuk bulan November-Desember untuk menambah daya beli mereka," ujar Menkeu.

Penyaluran BLT El Nino

Adapun alasan Pemerintah menyalurkan BLT El Nino hanya ke 18,8 juta KPM, lantaran KPM tersebut datanya sudah terdaftar di Kementerian Sosial.

"Kita memberikan BLT ini karena trigger El Nino. Kenapa ke 18,8 juta? karena sudah ada nama, alamat, dan nomor account di Kementerian Sosial. Sehingga kita tidak mencari lagi siapa targetnya," ujarnya.

Bendahara negara ini berharap Kementerian Sosial bisa mengeksekusi BLT El Nino untuk 18,8 juta KPM dengan baik.

"Kita menyediakan Rp 7,52 triliun untuk BLT yang akan dilaksanakan Kementerian Sosial," pungkasnya. 

Sebelumnya, guna mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah menggencarkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah hingga tahun 2024 mendatang. Program perlindungan sosial yang diberikan itu pun dapat membantu menanggulangi kemiskinan, terlebih pada masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem berada di angka 2,14% dengan prioritas intervensi pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi. Sementara itu, di tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,04% dengan prioritas perluasan pada 212 kabupaten/kota.

Lalu, pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem berada di kisaran 1-2% dengan prioritas intervensi pada 514 kabupaten/kota. Dan di tahun 2024 mendatang, angka kemiskinan ekstrem ditargetkan sebesar 0 atau lebih rendah dari 1%.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka menjelaskan bahwa berbagai bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN sangat berperan penting dalam menahan dampak negatif penurunan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19. 

Putu memaparkan, berdasarkan studi Bank Dunia (IEP,2021) mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8% tanpa tambahan program perlindungan sosial di 2020. Namun, tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19%.

"Dengan kata lain, tambahan program perlindungan sosial melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga,” paparnya.

“Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493.494,1 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan,” tambah Putu.